Sabtu, 17 April 2021 21:51

MA Kuatkan Vonis Mantan Plh BPPKAD Gresik Muktar 4 Tahun Penjara

Kamis, 22 Oktober 2020 18:00 WIB
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: M Syuhud Almanfaluty
MA Kuatkan Vonis Mantan Plh BPPKAD Gresik Muktar 4 Tahun Penjara
Muktar digelandang petugas saat OTT Kejari Gresik pada Januari 2019 lalu. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Upaya hukum di tingkat kasasi mantan Pelaksana Harian (Plh) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Gresik, M. Muktar untuk lepas dari jeratan hukum kasus korupsi dana insentif pajak di tingkat Mahkamah Agung (MA), kandas.

Pasalnya, Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan vonis bersalah terhadap M. Mukhtar. 

Sekretaris BPPKAD Gresik (nonaktif) ini divonis hukuman 4 tahun penjara dan uang pengganti kerugian negara Rp 1.198.688.960, dalam kasus pemotongan uang insentif pegawai BPPKAD Gresik.

Kalau yang bersangkutan tak bisa membayar kerugian negara, maka masa hukuman akan ditambah 2 tahun penjara.

BACA JUGA : 

KPK Belum Tentukan Tersangka Kasus Korupsi PDAM Gresik, Tunggu Jumat Keramat?

Selain PDAM, Sejumlah Anggota DPRD Gresik Periode 2009-2014 dan 2014-2019 Diduga Masuk Radar KPK

KPK Dalami Dugaan Luberan Uang Kerja Sama ke Parpol, Begini Tanggapan Dirut PDAM Gresik

Usai Dipanggil KPK, Mantan Dirut PDAM Gresik Muhammad, Susah Dihubungi

Kepada wartawan, Kajari Gresik Heru Winoto membenarkan vonis MA 4 tahun penjara kepada M. Muktar. "Iya benar, MA jatuhi hukuman 4 tahun penjara kepada M. Muktar," ujar Heru didampingi Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Dimas Adji Wibowo dan Kasi Intel Dymaz Atmadi Brata Anandiansyah kepada wartawan, Rabu (21/10/2020).

Menurut dia, Muktar juga harus mengembalikan uang pengganti sebesar Rp 1,198 miliar. "Terpidana Muktar mengembalikan uang pengganti senilai Rp 1,198 miliar lebih," tegasnya.

Kajari mengungkapkan, sebelum vonis MA, terpidana Muktar telah menitipkan uang Rp 542.806.000 kepada Kejari Gresik. Rinciannya, uang itu berasal dari barang bukti operasi tangkap tangkap (OTT) Rp 374.186.000 dan pengembalian dari sejumlah saksi yang sempat kecipratan dana tersebut sebesar Rp 167.900.000.

"Sehingga, sisa yang harus dibayar oleh terpidana Muktar masih Rp 656.532.960. Terpidana Muktar menyanggupi membayar sisa UP (uang pengganti) dalam kurun waktu sebulan," sambung kajari.

Seperti diberitakan, Tim Pidana Khusus (Pidsus) dan Intel Kejari Gresik melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Plh BPPKAD Gresik, M. Muktar pada tanggal 15 Januari 2019. Dalam OTT tersebut tim kejaksaan menyita barang bukti (BB) berupa uang senilai Rp 374.186.000.

Kemudian, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Muktar divonis hukuman penjara selama 4 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan penjara.

Selain itu, hakim tipikor membebani Mukhtar untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 2,1 miliar. Atas putusan hakim tipikor, Muktar melakukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya.

Namun, putusan hakim PT menguatkan Pengadilan Tipikor Surabaya. Majelis hakim PT Jatim hanya memberikan diskon uang pengganti yang semula Rp 2,1 miliar menjadi Rp 663 juta.

Atas putusan hakim PT, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Gresik menempuh upaya kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Hasilnya, putusan majelis hakim MA menguatkan putusan hakim PT Surabaya. (hud/ian)

​Mengenang Masa Lalu, Ngabuburit Sambil Bermain Meriam Bambu
Jumat, 16 April 2021 22:03 WIB
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Ada beragam cara yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu menunggu berbuka puasa, atau ngabuburit.Salah satunya seperti yang dilakukan bocah di Kota Pasuruan, Jawa Timur. mereka bermain meriam bambu di tanah lapang.Sepert...
Jumat, 16 April 2021 16:59 WIB
BANYUWANGI, BANGSAONLINE.com - Kabupaten Banyuwangi memiliki cara menarik untuk memelihara infrastruktur fisiknya. Salah satunya, dengan menggelar festival kuliner di sepanjang pinggiran saluran primer Dam Limo, Kecamatan Tegaldlimo be...
Sabtu, 17 April 2021 05:46 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com – Setelah banyak mendapat dukungan dari para tokoh, dokter, dan bahkan jenderal, tampaknya uji fase II Vaksin Nusantara akan lanjut. Tentu di luar BPOM.Apa itu Ilegal? Nah, silakan ikuti tulisan Dahlan Iskan di Disway d...
Senin, 22 Februari 2021 22:39 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*58. Warabbuka alghafuuru dzuu alrrahmati law yu-aakhidzuhum bimaa kasabuu la’ajjala lahumu al’adzaaba bal lahum maw’idun lan yajiduu min duunihi maw-ilaanDan Tuhanmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. ...
Sabtu, 17 April 2021 11:15 WIB
Memasuki Bulan Ramadan dan ibadah puasa, rubrik ini akan menjawab pertanyaan soal-soal puasa. Tanya-Jawab tetap akan diasuh Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A., Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA)...