Wakil Ketua DPRD Gresik Asluchul Alif bersama Ketua Komisi IV Muhammad, pimpinan, dan anggota, ketika memberikan keterangan pers. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
Alif mengungkapkan, selama ini keberadaan RSUD Umar Mas'ud di Pulau Bawean yang dibangun cukup megah belum maksimal karena belum bisa memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat di sana. Kebutuhan kesehatan masyarakat Pulau Bawean banyak yang tak bisa dilayani, lantaran belum tersedianya tenaga medis spesialis (dokter spesialis) di RSUD Umar Mas'ud.
Pada awal RSUD Umar Mas’ud berdiri pada tahun 2018, sudah ada dokter spesialis karena saat itu ada program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) pada tahap I. Namun, setelah kontrak WKDS telah habis, praktis tidak ada lagi dokter spesialis di RSUD Umar Mas'ud.
Kemenkes sempat memberikan jatah 3 dokter spesialis, namun baru beberapa bulan menjalankan tugas, mereka mengundurkan diri. Alasannya insentif daerah terlalu kecil, yakni hanya Rp 10 juta per bulan sesuai Perbup (peraturan bupati).
"Dan, sekarang alhamdulillah pengajuan dokter spesialis digolkan, lantaran Bawean masuk kategori yang dikhususkan daerah kepulauan," pungkas Ketua DPC Gerindra Gresik ini.
Sementara Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muhammad menyampaikan banyaknya kematian anak di pulau Bawean lantaran tak bisa tertangani dengan baik karena tak tersedianya dokter spesialis.
"Namun, alhamdulillah kekurangan dokter spesialis di 2020 terpenuhi. Untuk mengeceknya, pada 16 Maret mendatang Komisi IV akan ke Bawean. Kami akan KKDD ke Bawean untuk cek tenaga medis dan pelayanan di sana," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
