Jawa Timur Bebas Korupsi, Wujudkan Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

Jawa Timur Bebas Korupsi, Wujudkan Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno (jilbab putih) saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan yang digelar Pemprov Jatim.

Khofifah menambahkan, dalam kegiatan roadshow dan sosialisasi detail tentang proyek strategis ini nanti pihaknya juga meminta pimpinan DPRD di lingkup Bakorwil turut hadir untuk meninjau secara detail pelaksanaan proyeknya. Terlebih lagi, Pemprov Jatim juga telah meninjau lebih detail baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun infrastruktur.

Gubernur Khofifah secara khusus juga meminta kepada Ketua KPK RI Firli Bahuri untuk selalu memberikan arahan agar bisa menjalankan pemerintahan dengan transparan, bersih, dan akuntabel baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Kami ingin menjalankan mandat rakyat yang tertuang dalam APBD untuk bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sehingga, kesejahteraan masyarakat akan ikut meningkat seiring dengan menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jatim,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kembali mengingatkan semua elemen masyarakat, baik kepala daerah maupun aparat pemerintah, untuk tidak lagi bermain-main dengan tindak pidana korupsi (Tipikor). Apalagi, selain sanksi pidana, juga terdapat sanksi sosial, sanksi ekonomi, serta sanksi politik.

“Saya minta sekali lagi kepada semua pihak untuk tidak mencoba untuk bermain-main dengan korupsi. Karena sanksinya tidak hanya pidana tapi juga sanksi sosial, ekonomi dan politik. Yang tentunya akan sangat berpengaruh tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk seluruh keluarganya,” tegas Firli.

Firli menambahkan, jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2020 ini, pihaknya akan melakukan pembekalan dan assessment kepada semua calon kepala daerah yang akan mengikuti kontestasi pilkada di 270 wilayah di Indonesia. Termasuk di dalamnya 19 kabupaten/kota di Jatim. Sehingga, bisa dilakukan deteksi dini jika memang terdapat pihak-pihak yang terindikasi kasus korupsi.

“Saya tidak ingin ada yang bermain-main saat Pilkada. Karenanya saya minta pada pak Kapolda maupun Kajati, jika ada yang terindikasi perkara korupsi mohon segera ditindak sekarang,” tegasnya. (uji/adv/kominfo)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO