Selasa, 25 Juni 2019 01:30

Program PTSL 2019, Kabupaten Pamekasan Dapat Jatah 46.500 Sertipikat

Jumat, 11 Januari 2019 13:29 WIB
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Erri Sugianto
Program PTSL 2019, Kabupaten Pamekasan Dapat Jatah 46.500 Sertipikat

PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Kabupaten Pamekasan melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 2019 ini akan mendapatkan pagu sebanyak 46.500 sertipikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 

Program PTSL yang dibiayai dari anggaran APBN tersebut bertambah jatahnya sekitar 1.500 dibandingkan pagu tahun yang lalu yang hanya sebanyak 45 ribu sertipikat bidang tanah.

"Sesuai dengan target untuk tahun ini di kabupaten Pamekasan sebesar 46.500. Semoga program ini bisa terealisir dengan baik," tutur Kepala BPN Kabupaten Pamekasan, Tugas Dwi Patma, Jum'at (11/01/19).

Tugas menjelaskan, jatah 46.500 penerbitan sertipikat tanah itu tersebar di beberapa desa dari 13 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Pamekasan. Namun, tidak semua kecamatan mendapat jatah dalam program PTSL, karena pagu sejak awal sudah ditentukan oleh pusat.

Untuk merealisasikan jumlah pagu yang sudah menjadi jatah Kabupaten Pamekasan itu, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Ia berharap dukungan semua pihak, terutama Pemkab Pamekasan dan stakeholder terkait serta masyarakat.

"Guna merealisasikan program kami akan turun ke desa untuk menyosialisasikan program PTSL ini. Makanya kami mohon dukungan dari Bapak Bupati, DPRD, Forpimda, camat dan lainnya agar program ini sukses dan berjalan lancar tanpa ada kendala apapun," harapnya.

Ia juga menambahkan jika sasaran utama PTSL sesuai dengan aturan yang ada adalah tanah atau bidang-bidang tanah yang ada di desa baik tanah masyarakat, instansi pemerintah, tanah wakaf, ataupun tanah-tanah yang lain termasuk milik BUMN serta BUMD.

Perlu diketahui, program PTSL merupakan kelanjutan dari Prona. Hanya sedikit ada perbedaan, kalau Prona ditujukan pada masyarakat yang kurang mampu, sementara PTSL bersifat kolektif dalam satu desa.

Untuk biaya, ia menyebutkan nol rupiah atau gratis dari BPN. Masyarakat hanya dikenakan biaya pra PTSL. "Biaya pra PTSL seperti untuk pemberkasan, beli patok, materai, dan menyiapkan berkas-berkas di desa. Sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) biaya maksimal sebesar Rp. 150 ribu," pungkas Tugas Dwi Patma. (err/rev)

Senin, 24 Juni 2019 12:08 WIB
TRENGGALEK, BANGSAONLINE.com - Novita Hardiny, istri dari Bupati Trenggalek Moh. Nur Arifin menegaskan kebersihan di kawasan wisata merupakan hal yang harus dijaga, baik oleh pemerintah, masyarakat, termasuk pengunjung wisata itu sendiri.Perny...
Jumat, 31 Mei 2019 21:16 WIB
Penulis: Nabrisi Rohid*Tahapan Pemilu 2019 sudah berjalan lebih dari setahun. Pada 21 Mei 2019 dini hari, KPU telah menetapkan pemenang dalam Pemilu tahun ini. Setelah itu, muncullah berbagai gerakan untuk menolak hasil Pemilu. Gerakan tersebut dikem...
Sabtu, 22 Juni 2019 17:29 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag54. Rabbukum a’lamu bikum in yasya' yarhamkum aw in yasya' yu’adzdzibkum wamaa arsalnaaka ‘alayhim wakiilaanTuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia akan memberi rahmat kepad...
Sabtu, 22 Juni 2019 13:55 WIB
>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Dr. KH. Imam Ghazali Said. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<<<...