Sejumlah awak media berkumpul di depan Kantor Dinas PU Tulungagung. foto: FERI/ BANGSAONLINE
TULUNGAGUNG, BANGSAONLINE.com - Tim Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dikabarkan telah melaksanakan kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kabupaten Tulungagung, Rabu (06/06) malam.
Belum ada keterangan atau konfirmasi resmi dari KPK terkait kabar tersebut. Namun begitu, menurut keterangan Kapolres Tulungagung, AKBP Tofiq Sukendar, bahwa Tim KPK memang tengah berada di Tulungagung.
"Polres Tulungagung hanya dimintai Tim Keamanan saja," kata AKBP Tofiq Sukendar saat dihubungi melalui telepon.
AKBP Tofiq Sukendar menambahkan bahwa sampai saat ini pihaknya belum bisa menjelaskan secara detail kepastian tujuan atau kegiatan dari KPK datang ke Tulungagung. Ia hanya memberikan informasi bahwa personel KPK datang menggunakan tiga mobil.
"Kita belum mengetahui konteksnya apa, kami hanya dimintai bantuan keamanan," tegas Kapolres.
Sementara berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK melakukan OTT terhadap salah satu kepala OPD di lingkup Pemkab Tulungagung. Namun, informasi tersebut hingga kini belum terkonfirmasi.
Di sisi lain, pantauan Bangsaonline.com, saat ini kediaman pribadi Bupati Tulungagung Nonaktif Syahri Mulyo tertutup rapat. Tampak di depan pintu dijaga cukup banyak petugas keamanan.
Sekadar informasi, pada hari yang sama KPK juga diberitakan melakukan OTT terhadap Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar. Lembaga antirasuah itu mengamankan sejumlah orang dalam OTT di Blitar. Tim KPK juga menyita uang Rp 2 miliar dalam kardus yang diduga merupakan barang bukti.
(BACA JUGA: Wali Kota Blitar Disebut Kena OTT KPK, Begini Keterangan Wakil Wali Kota)
"Kita juga mengamankan uang dari lokasi. Uangnya masuk di dalam dua kardus pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu. Masih dalam proses penghitungan secara pasti, tadi estimasinya sekitar lebih Rp 2 miliar yang diamankan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (6/6/2018).
Febri menyebut ada kepala dinas yang ditangkap KPK. "Sejauh ini belum ada kepala daerah yang diamankan. Jadi hanya dari dinas PU dan swasta," sebutnya. (fer/rev)
