BLITAR, BANGSAONLINE.com - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang lagi-lagi melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar mendapat perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Blitar Wasis Kuntho Atmojo mengatakan, tertangkapnya MH Camat Kanigoro bersama SS Kepala Sesi Kecamatan Kanigoro akibat Pungli biaya pemecahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dianggap mencoreng korps ASN di lingkup Pemkab Blitar.
Pihaknya mendesak Bupati Blitar serius melakukan pengawasan terhadap para ASN agar kejadian memalukan ini tak terulang kembali.
"Hal ini harus mendapatkan perhatian khusus karena bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya kasus serupa juga sempat terjadi pada salah satu oknum lurah. Kami sangat mendukung tekad Bupati Blitar untuk mewujudkan pemerintahan Kabupaten Blitar yang baik. Makanya, kasus itu (OTT) harus menjadi perhatian khusus terutama instansi seperti Inspektorat," jelas Wasis, Minggu (28/10/2018).
Menurut dia, inspektorat harus memaksimalkan pengawasan dan pembinaan mulai tingkat desa hingga kabupaten. Kejadian tersebut harus dijadikan pelajaran agar seluruh ASN di lingkup Pemkab Blitar menjalankan fungsinya secara profesional. Apalagi yang menyangkut dengan pelayanan masyarakat.
"Pengawasan utamanya harus ditingkatkan. Apalagi di instansi-instansi yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat. Karena rawan praktek pungli. Jangan sampai ada lagi kasus seperti di Kelurahan Garum atau di Kecamatan Kanigoro," tegasnya.
