Komisioner KPU Bojonegoro Mustofirin saat sosialisasi Pilgub Jatim dan Pilbup Bojonegoro.
BOJONEGORO, BANGSAONLINE.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, gencar melakukan sosialisasi pemilihan umum Gubernur dan pemilihan Bupati Bojonegoro yang bakal digelar 27 Juni 2018 mendatang. Sosialisasi ini khususnya di desa-desa yang tingkat partisipasi pemilihnya rendah.
Senin sore (28/5), sosialisasi itu dilakukan di Balai Desa Temu, Kecamatan Kanor, Bojonegoro, diikuti seluruh anggota PPK, PPS dan KPPS desa setempat.
Komisioner KPU Bojonegoro Mustofirin mengatakan, kriteria desa dengan pemilih terendah itu mengacu pada pemilihan umum beberapa tahun sebelumnya. Sehingga, pada pemilihan umum Juli mendatang pihaknya berharap desa-desa di Bojonegoro yang tingkat partisipasi pemilihnya rendah bisa meningkat.
"PPK, PPS, KPPS hingga pihak desa kami harap terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar menggunakan hak pilihnya. KPU istilahnya punya hajatan besar, dimana semakin banyak masyarakat yang datang ke TPS semakin sukses hajatan kita," ucapnya.
Firin, sapaan akrabnya mengatakan, selain gencar sosialisasi di daerah-daerah dengan partisipasi pemilih rendah, juga sosialisasi di daerah rawan banjir dan rawan konflik.
"Daerah rawan banjir berada di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo, tetapi ya tidak semua desa. Daerah rawan banjir tentu sangat mempengaruhi tingkat kedatangan masyarakat ke TPS, tapi pemilu besok tidak bertepatan dengan banjir karena masuk di musim kemarau," paparnya.
Sementara itu, ketua PPK Kecamatan Kanor Bonadi menambahkan, di Kecamatan Kanor ada beberapa desa yang memang tingkat partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya rendah, salah satunya Desa Temu.
"Temu masuk desa dengan jumlah pemilih terendah, yaitu hanya 60 persen dari jumlah DPT (daftar pemilih tetap). Tapi pemilu besok PPS punya target bisa meningkat 75 persen, sehingga mari bersama-sama kita dongkrak jumlah pemilih di Desa Temu ini," ungkapnya.
Kepala Desa Temu Sentot Pranoto menyadari bahwa jumlah pemilih di desanya rendah, khususnya di pemilihan umum seperti presiden, gubernur dan bupati. Hal itu berbeda dengan pemilihan kepala desa, hampir seluruh DPT menggunakan hak pilihnya.
"Saya kurang tahu kenapa alasannya, tapi kami siap membantu mensosialisasikan pemilu tahun ini," ucapnya menambahkan. (nur/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
