Bentengi Pengaruh ISIS, Pemkot Kediri Bekali Warganya Hingga Tingkat RT

KEDIRI (bangsaonline)  - Bertempat di Ruang Rupatama Mapolres Kediri Kota, Jumat (15/8) malam seluruh jajaran Muspida Kota Kediri menggelar deklarasi penolakan Gerakan Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) kini meresahkan bangsa Indonesia. Sebab, paham yang diusung ISIS dianggap sangat bertentangan dengan Pancasila.

Dalam sambutannya, Walikota Kediri H. Abdullah Abu Bakar SE menjelaskan jika Indonesia adalah negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Ruang demokrasi yang telah dibuka lebar melalui amandemen UUD 1945 dan perundang-undangan lainnya, harus makin berkualitas. “Oleh karena itu, peradaban demokrasi yang terus akan kita bangun, harus bersendikan pada hakekat kemanusiaan dan keadilan sosial, menjunjung tinggi supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia," kata Mas Abu, sebutan Walikota Kediri.

Menurut Mas Abu, satu hal yang sangat penting adalah tetap terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan adalah kekuatan yang senantiasa kita dengungkan, yang telah membuktikan bahwa betapapun beratnya permasalahan yang dihadapi bangsa ini tetap mampu mengatasinya. “Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan yang menjadi kekuatan bangsa dalam bernegara, harus benar-benar dikelola dengan penuh kewaspadaan. Persatuan Indonesia perlu dijaga agar tidak ada gerakan atau organisasi manapun, termasuk dari luar negeri yang akhir-akhir ini kita kenal sebagai organisasi Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS), yang nyata-nyata bertentangan dengan ideologi Pancasila,” sambung Walikota Kediri.

Paham yang dianut ISIS, jelas Mas Abu, bersifat radilkal dan berpotensi menimbulkan kerawanan yang mengganggu stabilitas keamanan nasional. “Oleh karena itu, Pemerintah Kota Kediri mendukung tindakan tegas Pemerintah untuk melarang perkembangan paham ini di bumi Indonesia khususnya Kota Kediri,” dalam sambutan terakhir sebelum deklarasi. (nng)

Selain itu, untuk memantau warganya, Mas Abu telah memerintahkan RT untuk memberikan bekal tentang bahaya ISIS kesetiap warganya. “RT-RT sudah kami instruksikan untuk memantau ISIS di wilayahnya masing-masing,” ujarnya.

Sementara itu, Pembina FKUB Kediri KH Anwar Iskandar, Sabtu mengatakan keberadaan ISIS ataupun jaringan yang mendukung kelompok itu tidak cocok berada di Indonesia. Dilihat dari segi nama sendiri pun, sudah beda, di mana ISIS merupakan negara Islam, sementara di Indonesia adalah NKRI. “Dari nama saja sudah kelihatan. Jadi, untuk memahami ISIS, harus memahami dulu bentuk negara Indonesia. Negara ini adalah kesatuan, bukan negara Islam,” tegasnya.

Ia juga mendukung sikap pemerintah yang dengan tegas menolak keberadaan ISIS di negara ini, serta menghukum dengan tegas siapapun yang terlibat di dalamnya. Kosep yang ingin menjadikan negara ini sebagai negara khilafah tidak sesuai dengan konsep NKRI.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News