PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Puluhan aktivis yang tergabung dalam Formaasi, Kapak, dan BMM mendatangi kantor Pemda Kabupaten Pamekasan, Senin (14/11). Kedatangan mereka untuk mempertanyakan sanksi terhadap oknum PNS yang berdinas di Kelurahan Bugih yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap bawahannya.
"Kami datang ke sini menuntut pemkab menindak tegas oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga melakukan aksi amoral," ujar Iklal salah satu orator dari ketiga kelompok tersebut.
"Kami hanya meminta kedua oknum PNS di kelurahan bugih di berikan sanksi tegas, bukan hanya dimutasi," ungkapnya. Selasa (14/11).
Plt. Sekdakab Pamekasan Moh. Alwi yang menemui para pendemo mengatakan, bahwa pemerintah daerah sudah melakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan melakukan pembinaan terhadap kedua oknum PNS tersebut. Ia mengakui pihak Pemkab memang tidak memberikan sanksi, tetapi pembinaan dan pemindahan terhadap kedua oknum PNS tersebut.
"Tapi ini belum final, kalau memang ada bukti keduanya bersalah kami akan memberikan sanksi tegas," hnar mantan Kadispendukcapil tersebut.
"Apabila ada bukti di kemudian hari kedua oknum akan kami sangsi tegas," ujarnya.
Dalam aksi itu, para pendemo dan Sekda yang didampingi Sekretaris Inspektorat sempat saling ngotot untuk mempertahankan pendapatnya. Para pendemo juga meminta kejelasan dan hasil Laporan Hasil Penelitian (LHP) dari kedua oknum PNS di kelurahan bugih tersebut.
Namun, akhirnya para pendemo bubar setelah berjanji akan melakukan demo lebih besar apabila pemkab tidak memberikan sanksi tegas terhadap kedua oknum PNS tersebut. (err/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
