Senin, 19 Agustus 2019 18:04

Dewan Pers: Diancam Wartawan, Laporkan Polisi

Kamis, 09 Maret 2017 21:30 WIB
Dewan Pers: Diancam Wartawan, Laporkan Polisi
Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Chairudin saat jadi pembicara di Seminar Nasional PWI Lamongan.

LAMONGAN, BANGSAONLINE.com - Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Chairudin Bangun mempersilakan masyarakat yang menerima ancaman dari wartawan, agar melaporkan ke pihak kepolisian. Karena itu sudah masuk kriminal, ranah pidana.

Penegasan itu disampaikannya saat menjadi narasumber Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lamongan dalam Seminar Nasional Hari Pers Nasional (HPN) 2017 di Gedung Bhinneka Karya Korpri Lamongan, Kamis (9/3).

“Kalau ada pemberitaan yang tidak berimbang, cenderung menghakimi, silahkan mengadu ke kami (Dewan Pers). Jika ada yang lakukan intimidasi, mengancam, dan menakut-nakuti, silakan laporkan ke kepolisian. Karena itu sudah masuk kriminal, pidana,“ kata Hendry.

Sebenarnya, lanjut dia, untuk menangkal perilaku wartawan yang tidak sesuai profesinya tersebut, Dewan Pers sudah mengeluarkan rambu-rambunya. Salah satunya dengan mengeluarkan sertifikasi kompetensi wartawan.

“Sertifikat kompetensi ini harus dimiliki wartawan. Sampai saat ini baru 10 persen yang memiliki. Sementara untuk perusahaannya, harus berbadan hukum,“ kata dia.

Terkait undang-undang keterbukaan informasi, dia mengatakan wartawan memang berhak untuk tahu kegiatan yang dibiayai negara. Namun di undang-undang yang sama, penyelenggara kegiatan diberi waktu 10 hari untuk menyediakan informasi.

“Kalau ada yang mengaku-ngaku wartawan memaksa ingin tahu kegiatan, gunakan waktu 10 hari ini untuk telusuri kejelasan identitas wartawannya. Kalau tidak jelas identitas wartawan dan medianya, bisa menolak untuk memberi informasi. Nanti ada PWI yang membantu mengarahkan, apakah itu masuk ranah pidana atau masuk ke ranah Dewan Pers,“ katanya menjelaskan.

Terkait perbedaan wartawan profesional dan abal-abal atau bodrek seperti diungkapkan Ketua PWI Jawa Timur, Akhmad Munir, di antaranya bisa dilihat dari perusahaanya. Perusahaannya harus berbadan hukum berupa PT, yayasan dan koperasi.

“Kalau berbentuk CV, itu media massa yang tidak sah. Kemudian media massa itu terdaftar di Dewan Pers dan mengeluarkan produk berita secara teratur dan permanen,“ tegas dia.

“Jika menemui wartawan yang menakut-nakuti, lawan. Laporkan ke polisi. Polisi tidak akan melindungi,“ katanya menambahkan.

Untuk wartawannya, dia menegaskan ada ketentuan dari Dewan Pers yang mewajibkan mereka memiliki sertifikat uji kompetensi.

“Sementara kalau ada wartawan profesional yang meminta informasi sesuai kompetensi sumber berita, tentu kita harus memberikan informasi dengan sejujurnya,“ ujarnya.

Sementara Bupati Fadeli menyebut pers selama ini telah bekerja keras bersama-sama pemerintah daerah turut memajukan Lamongan. Dia menyebut majunya Lamongan tidak lepas dari peran serta insan pers.

“Sinergisitas yang cukup baik selama ini telah membawa hasil maksimal. Juga peran luar biasa dari kepala desa, TNI dan Polri serta tokoh masyarakat sehingga menciptakan suasan yang kondusif untuk masyarakat beraktifitas,“ kata dia.

Sebelumnya, Ketua PWI Lamongan Bachtiar Febrianto mengungkapkan seminar yang dihadir kepala desa dan kepala sekolah di Lamongan itu sengaja mengambil tema pers yang bebas dan bertanggung jawab. Karena selama ini sering menerima komplain dari kepala desa dan kepala sekolah yang menemui kegiatan dari pers malah justru meresahkan. (qom/rev)

Bandeng Jelak Khas Kota Pasuruan yang Tinggi Protein, Yuk Makan Ikan!
Minggu, 28 April 2019 01:01 WIB
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Kali ini Shania Indira Putri, Duta Gemarikan Kota Pasuruan, melihat lebih dekat bagaimana proses pemanenan ikan Bandeng Jelak khas Kota Pasuruan. Sekali panen, ikan ini air tawar ini bisa menghasilkan 600 hingga 120...
Jumat, 09 Agustus 2019 19:52 WIB
KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Kabupaten Kediri memiliki destinasi wisata baru bernama Dewi Cemara. Obyek wisata berbasis pertanian dan peternakan di Desa Kedung Malang, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri ini telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur...
Minggu, 11 Agustus 2019 17:36 WIB
Oleh: Em Mas’ud AdnanPeta politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kota Surabaya kembali berubah. Awalnya ada tiga kekuatan kubu politik di internal PDIP Kota Surabaya. Kubu Wihsnu Sakti Buana (wakil wali kota Surabaya), Bambang...
Senin, 19 Agustus 2019 01:09 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag58. wa-in min qaryatin illaa nahnu muhlikuuhaa qabla yawmi alqiyaamati aw mu’adzdzibuuhaa ‘adzaaban syadiidan kaana dzaalika fii alkitaabi masthuuraanDan tidak ada suatu negeri pun (yang durhaka penduduk...
Sabtu, 17 Agustus 2019 11:29 WIB
>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Dr. KH. Imam Ghazali Said. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<<<<...