Gus Solah Didapuk jadi Pembina KSPD Jombang, Restui Kawal Perbup DD Bermasalah

Gus Solah Didapuk jadi Pembina KSPD Jombang, Restui Kawal Perbup DD Bermasalah Gus Solah saat memimpin doa bersama para aktivis KSPD, Senin (29/8). foto: ROMZA/ BANGSAONLINE

JOMBANG, BANGSAONLINE.com - KH Salahuddin Wahid (Gus Solah), Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang merestui gerakan pengawalan terhadap Peraturan Bupati (Perbup) Jombang Nomor 05 Tahun 2016 tentang Dana Desa (DD) yang dilakukan KSPD (Kaum Santri Peduli Desa). KSPD sebelumnya bernama KNPD (Kaum Nahdliyin Peduli Desa). Karena penggunaan nama KNPD dilarang PCNU setempat, akhirnya sesuai petunjuk Gus Solah dirubah menjadi KSPD.

Selain merestui gerakan KSPD, adik kandung Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) itu juga menyatakan bersedia menjadi pembina. Pernyataan tersebut disampaikan Gus Solah di depan para aktivis KSPD saat meminta restu di dhalem kasepuhan Tebuireng. Dari awal kedatangan para aktivis itu disambut baik oleh Gus Solah.

Dalam pantauan Bangsaonline, setelah dipersilahkan masuk ke dalam dhalem kasepuhan, para aktivis KSPD diminta menyampaikan gagasannya oleh Gus Solah. Tak pelak, Aan Anshori, salah satu juru bicara KSPD memaparkan hasil temuan dan kajiannya terhadap Perbup DD yang dinilai memasung kewenangan desa. Di mana, Pemkab Jombang terlalu mengintervensi desa melalui Perbub tersebut.

(BACA: Temukan Perbup DD Modus Korupsi, KNPD Desak DPRD Jombang Panggil Bupati)

(Gus Solah saat menerima para aktivis KSPD, Senin (29/8))

Di antara problem transaparansi yang ditemukan KSPD, karena adanya Perbup tersebut masyarakat tidak bisa mengagresi usulannya secara substantif untuk diakomodasi dalam perencanaan DD. Karena DD sudah diploting sedemikian ketat oleh Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dalam Perbup yang berlaku menyeluruh bagi desa se kabupaten Jombang. Padahal kebutuhan setiap desa tidak sama.

”Ploting pos anggaran yang menyebut nominal secara spesifik dalam Perbup itu sangat rawan kepentingan politik yang jauh dari kebutuhan warga. Contoh nyata, miliaran uang DD yang digunakan PKK plesir ke Jakarta dengan alasan peningkatan kapasitas, padahal seberapa signifikan itu untuk warga,” kata Aan.

(BACA: Buntut Plesir PKK Jombang, KNPD: Bupati Intimidasi Desa melalui Perbup DD)

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO