JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Distribusi vaksin palsu di daerah dilacak oleh tim dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Dari hasil penyelidikan itu ada 37 fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang tersebar di sembilan daerah yang diduga kuat menggunakan vaksin abal-abal lantaran mereka mendapatkan vaksin dari sumber tidak resmi.
Sembilan daerah itu antara lain Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Bandung, Surabaya, Pangkal Pinang, Batam, dan DKI Jakarta.
BPOM masih belum mau mengungkap jumlah fasyankes di masing-masing kota dan provinsi itu lantaran masih dalam penelitian lebih lanjut.
Direktur Pengawasan Distribusi Obat BPOM Arustiono menuturkan dari 37 fasyankes itu mereka mendapatkan 39 jenis sampel uji. Hingga kini mereka baru bisa memastikan lima sampel. Empat sampel vaksin yang dipastikan palsu. Selain itu satu sampel lain sejak awal dipastikan palsu karena labelnya tidak sesuai.
”Sebanyak 39 sampel itu kami anggap cukup representatif. Sampel lain masih kami teliti,” ujar Arustono usai rapat koordinasi satuan tugas penanggulangan vaksin palsu di kantor Kementerian Kesehatan, Jalan Rasuna Said Jakarta.
Penanganan vaksin palsu itu melibatkan pula Kemenkes dan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri.
Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Saleh Partaonan Daulay, mendesak Kementerian Kesehatan mengungkap seluruh fasilitas kesehatan yang diduga mendistribusikan vaksin palsu.
“Saya minta hari ini diungkap,” katanya di gedung DPR, Rabu (13/7).
Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyebutkan 14 rumah sakit disinyalir mendistribusikan vaksin palsu. Namun, hingga saat ini, Bareskrim dan pemerintah masih enggan menyebutkan secara konkret nama-nama rumah sakit yang diduga menyebarkan vaksin palsu itu.
Menurut Saleh, sikap pemerintah yang enggan menyebutkan secara jelas hanya akan menimbulkan prasangka buruk di masyarakat. “Nama lembaga ditutup-tutupi, seakan-akan dilindungi,” tuturnya.
Selain itu, Saleh mendesak Kementerian Kesehatan menyebutkan kandungan vaksin palsu secara jelas. Jaringan vaksin palsu pun harus diungkap secara detail, mengingat kasus vaksin palsu terjadi sejak 2003. Ia meminta pemerintah perlu menyebutkan titik sentral dari jaringan vaksin palsu.
Saleh melihat fenomena vaksin palsu sangat ironis dengan anggaran vaksin yang ada di Kementerian Kesehatan. Ia menyebutkan anggaran untuk pengadaan vaksin cukup besar, mencapai Rp 1,2 triliun. “Kok masih ada vaksin palsu?” ucapnya.
DPR berencana membentuk panitia kerja dan panitia khusus untuk menangani persoalan vaksin palsu. Saleh mengatakan persoalan vaksin tidak bisa dianggap sepele. Menurut dia, hal itu tidak cukup hanya dengan melakukan vaksinasi ulang tanpa menjerat dengan tegas pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan vaksin palsu.
Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal Agung Setya mengatakan saat ini ada 14 rumah sakit yang disinyalir menggunakan vaksin palsu. Menurut dia, penyidikan yang dilakukan terhadap 14 rumah sakit tersebut berkaitan dengan produksi hingga distribusi vaksin palsu.
Agung memastikan 14 rumah sakit tersebut berstatus swasta. “Yang jelas tidak ada rumah sakit dari pemerintah,” katanya di kantor Kementerian Kesehatan Jakarta, Selasa, 12 Juli 2016.
