Puan: Orang Miskin Jangan Banyak Makan, Komisi VIII Nilai Puan Tidak Peka

Puan: Orang Miskin Jangan Banyak Makan, Komisi VIII Nilai Puan Tidak Peka Puan Maharani. foto: merdeka.com

Sodik meminta pemerintah harus mengakui semakin meningkatnya angka kemiskinan di Tanah Air. Sehingga menurut dia, apa yang disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta tambahan pasokan beras miskin kepada Puan sangatlah wajar.

Menurut dia, banyak kesalahan selama menjadi menteri koordinator yang dilakukan oleh Puan. Karena itu, dia meminta Presiden Jokowi melakukan evaluasi terhadap Puan. "Puan sering tidak menguasai masalah sebagai menteri koordinator. Misalnya asap, Nawa Cita, banyak. Jokowi harus evaluasi Puan," kata Sodik.

Di tengah isu reshuffle dengan masuknya Golkar dan PAN di kabinet, posisi Puan yang dinilai harusnya dievaluasi. Menurut dia, kinerja Puan lebih buruk dibanding menteri lainnya. "Puan harus dievaluasi dibandingkan dengan menteri lainnya dalam mengatasi masalah dan berkoordinasi dengan mitra kerja," tegas dia.

Menurut dia, wajar jika rakyat miskin merasa tersinggung. Sebab, rakyat miskin sudah susah, kemudian malah diminta Puan untuk diet serta kurangi makan. "Rakyat miskin suruh diet, dia sudah susah, makan susah," tegas dia.

Apalagi, lanjut dia, banyaknya rakyat miskin merupakan tanggung jawab pemerintah. Karena itu dia menyayangkan ucapan yang dilontarkan oleh putri bungsu Megawati Soekarnoputri tersebut.

(Baca: Guru Besar UI: Dia Tidak Pernah Kelaparan, Rakyat Disuruh Diet, Puan Sendiri Hidup Enak)

Sedangkan Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menilai, pernyataan Puan tersebut asal bunyi karena masyarakat tidak ada makanan alternatif lain selain berasal dari beras.

Henry menilai, Menteri Puan mewakili pemerintah seharusnya memberi sosialisasi serta alternatif sumber makanan pokok jenis lainnya, tak melulu dengan beras. "Yah, sekarang enggak buat warga miskin saja. Tapi seluruh masyarakat Indonesia memanfaatkan sumber makanan pokok yang lainnya, selain beras masih banyak lainnya," ujar Henry.

Henry mengungkapkan selama ini, pemerintah belum berhasil mengubah pandangan masyarakat terkait sumber karbohidrat selain beras. Apalagi, lanjutnya Indonesia merupakan negara dengan keragaman sumber karbohidrat yang lainnya. "Kita selama cuma mengenal sebatas beras, padahal masih banyak lainnya, ada umbi-umbian, atau masih banyak lagi," tuturnya.

Henry juga mengkritik kebijakan pemerintah yang ramai menyosialisasikan warga untuk mengonsumsi gandum sebagai ganti beras. Menurut Henry, merupakan pola pikir tersebut salah, sebab gandum merupakan salah satu komoditas ekspor bukan komoditas lokal yang bisa ditanam dengan mudah. "Itu juga salah, gandum. Lebih baik komoditas umbi-umbian," katanya. (mer/sps/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO