Plt Sekkab Gresik, Ir Bambang Isdianto MM ketika membaca selebaran yang mencatut lembaga Pemkab Gresik. foto: syuhud/ BANGSAONLINE
Selain itu, selebaran juga memuat Huluq saat menjabat Kepala Dinas Pendidikan di Bojonegoro. Huluq diduga terlibat kasus pengadaan alat edukatif pada PAUD se Kabupaten Bojonegoro tahun 2011 senilai Rp 1,5 miliar, serta beberapa kampanye hitam lain yang menyudutkan pasangan Berkah.
Plt Sekkab Gresik, Bambang Isdianto, mengaku kaget tentang adanya selebaran itu. Sebab, di selebaran itu mencatut nama lembaga Pemkab Gresik.
Karena itu dia akan koordinasi dengan Penjabat Bupati, Akmal Boedianto dan Bagian Pemerintahan untuk menyikapinya. "Selebaran ini, jelas merugikan kami atas nama lembaga Pemkab Gresik. Sebab, selebaran itu mencatut lambang Pemkab atau lembaga Pemkab," kata Bambang, Selasa (1/12).
Karena itu, Bambang mengaku akan menyikapi serius masalah itu. Sebab, kalau hal ini dibiarkan menggelinding dan menjadi opini publik, bisa mengancam kondusifitas daerah jelang Pilkada," terangnya.
Bambang menambahkan, bisa jadi pembuat selebaran ini ingin menyeret-nyeret Pemkab Gresik ke pusaran politik jelang Pilkada tahun ini. Padahal, berdasarkan garis UU ASN Nomor 5 tahun 2014, sudah jelas, PNS tidak boleh terlibat dalam politik praktis.
Sementara komisioner KPUD Kabupaten Gresik, Elvita Yulianti mengaku kaget ketika mendapatkan informasi ada selebaran kampanye hitam yang mencatut nama lembaga KPUD.
Karena itu, Vetty, begitu panggilan akrabnya buru-buru mencari sebaran itu. "Setelah saya cek, ternyata logo KPU itu umum. Artinya, tidak tertulis KPUD Gresik," kata Vetty.
Meski begitu, tambah Vetty, pihaknya tetap menyikapi serius persoalan itu. "Kami segera lakukan koordinasi dengan semua komisioner KPUD untuk menyikapi masalah ini," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
