SIDOARJO,BANGSAONLINE.com - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sidoarjo mengedepankan pendekatan persuasif untuk mengajak juru parkir (jukir) nonmitra bekerja sama secara resmi demi menata pengelolaan parkir yang lebih tertib dan memiliki dasar hukum yang jelas.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, Budi Basuki, mengatakan langkah persuasif menjadi upaya utama pemerintah daerah sebelum melakukan penindakan terhadap jukir yang belum bermitra dengan Dishub.
“Kalau dengan pendekatan persuasif jukir tetap tidak berkenan, kami akan lakukan operasi gabungan bersama aparat penegak hukum, baik Garnisun, Kepolisian, maupun Kejaksaan,” kata Budi Basuki.
Menurut Budi, keberadaan jukir ilegal berpotensi menyebabkan kebocoran retribusi parkir yang seharusnya masuk sebagai pendapatan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Karena itu, penertiban saat ini difokuskan pada 26 titik parkir yang masih berstatus nonmitra.
Ia menjelaskan, para jukir nantinya akan terikat kerja sama resmi melalui perjanjian tertulis yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk mekanisme pembagian hasil pengelolaan parkir.
“Skema bagi hasilnya 60 persen untuk pengelola parkir dan 40 persen untuk Dishub,” ujarnya.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
