Audiensi warga dengan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.
“Bisa melalui Pra-Perubahan APBD, APBD murni, atau Perubahan APBD. Ini akan kami formulasikan,” katanya.
Nina turut menyoroti pendangkalan anak sungai Wrati yang kini berada di bawah kewenangan BBWS, dan berencana mengupayakan audiensi untuk membahas tuntutan warga.
Sedangkan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, Daniel Yusuf, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi warga dengan koordinasi lintas dinas.
“Ini tidak bisa dibiarkan berlarut. Kami akan kirim surat resmi untuk audiensi dengan BBWS sebagai langkah konkret,” ucapnya.
Warga menilai, sejak pengelolaan anak sungai dialihkan ke BBWS, tidak ada perawatan berarti sehingga aliran tersumbat dan kawasan sekitar menjadi kumuh. Dampaknya, air kerap meluap dan menggenangi lahan pertanian serta permukiman.
“Kami hanya ingin hak pengelolaan dikembalikan, atau setidaknya ada kepastian perawatan. Jangan sampai sungai jadi sumber bencana karena dibiarkan,” kata Hendrik. (maf/par/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
