Salah satunya melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercatat naik Rp695 miliar atau 4 persen.
Ia memastikan fokus anggaran diarahkan pada sektor-sektor prioritas demi kesejahteraan masyarakat.
Pada awal tahun, Pemprov telah melakukan efisiensi lebih dari Rp1,1 triliun sesuai Inpres 1/2025 dan merumuskan strategi lanjutan agar program tetap efektif.
“Kita rapat internal Pemprov Jatim detail sekali. Mana yang tidak perlu, mana yang perlu. Misalnya anggaran untuk PKH Plus ditambah, anggaran untuk Kepala Rumah Tangga Perempuan juga kita tingkatkan dikemas dalam program KIP Jawara,” ujar Khofifah.
Selain PKH Plus dan KIP Jawara, program Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu) juga menjadi prioritas.
“Di tengah dinamika seperti ini, tetap prioritas untuk memberikan sapaan kepada masyarakat di level desil 1 sampai 4 kita tambahkan,” tegasnya.
APBD 2026 memuat sembilan prioritas pembangunan, mulai percepatan pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, penguatan infrastruktur konektivitas, peningkatan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan, hingga penguatan mutu pendidikan dan kesehatan. Prioritas lain mencakup tata kelola pemerintahan, penguatan harmoni sosial, serta pelestarian lingkungan hidup.
Sebelum ditetapkan menjadi Perda, Raperda APBD 2026 akan dikirim ke Menteri Dalam Negeri paling lambat tiga hari sejak persetujuan, kemudian dievaluasi maksimal 15 hari kerja sesuai amanat PP 12/2019 dan Permendagri 14/2025.
Di akhir sambutannya, Khofifah menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota dewan, pimpinan DPRD, Badan Anggaran, komisi-komisi, serta seluruh fraksi atas kerja sama dalam penyusunan APBD 2026.
