Ayni Zuroh, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto
Upaya itu dilakukan melalui refocusing belanja, peningkatan efisiensi operasional, serta penajaman prioritas pembangunan yang selaras dengan RPJMD dan RKPD tahun berjalan.
Selain itu, Pemkab Mojokerto juga berupaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, pemutakhiran data wajib pajak, serta digitalisasi sistem pemungutan pajak.
“Kami juga menjalin kerja sama strategis dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Kejaksaan Negeri Mojokerto guna memperkuat kapasitas fiskal daerah,” jelas Bupati Mojokerto, AlBarra.
Ayni pun mendukung langkah bupati yang menjadikan transformasi digital sebagai salah satu prioritas utama pemerintah daerah.
Menurutnya, digitalisasi bukan sekadar penggunaan aplikasi, melainkan perubahan tata kelola pemerintahan menuju sistem berbasis data yang terintegrasi, efisien, dan akuntabel.
“Pemkab Mojokerto tengah menyusun Arsitektur Pemerintahan Digital (Pemdi) serta Peta Rencana Pemdi 2025–2029 sebagai pijakan penting menuju birokrasi yang modern, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dan itu baik,” tandasnya.
“Semoga ke depan, terobosan ini menghasilkan keputusan terbaik bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Mojokerto,” pungkas Ayni. (ris/van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
