Golkar Kritik R-APBD Sidoarjo 2026: Anggaran Pendidikan Dianggap Langgar Konstitusi

“Target yang tidak konsisten menunjukkan lemahnya perencanaan pendapatan. Pemkab perlu basis proyeksi ekonomi yang riil, bukan sekadar angka di atas kertas,” ucap Wahyu.

Dalam bidang infrastruktur, Fraksi Golkar menilai penanganan banjir belum menjadi prioritas, padahal data BPBD Sidoarjo menunjukkan lebih dari 9.000 keluarga di enam kecamatan masih rutin terdampak banjir.

Golkar mendesak Pemkab menyusun grand design penanganan banjir terpadu dan mengadopsi skema Insentif Kinerja Ekologi (IKE) sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2025.

Di sektor kesehatan, pemangkasan juga terjadi. Dinas Kesehatan turun 6,8 persen menjadi Rp574,5 miliar, RSUD Sidoarjo Barat turun 17,2 persen menjadi Rp95,6 miliar, dan Puskesmas turun 11,5 persen menjadi Rp118,3 miliar.

“Pemangkasan ini berpotensi menurunkan kualitas layanan dasar dan memperlambat penanganan stunting,” kata Wahyu.

Menutup pandangan umum, pihaknya menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat pembahasan R-APBD 2026 agar setiap rupiah anggaran berpihak pada masyarakat.

“Efisiensi bukan berarti memangkas hak rakyat. Golkar akan memastikan R-APBD menjadi instrumen keuangan daerah yang adil, produktif, dan berkeadilan,” pungkasnya. (sta/mar)