Anggota Komisi A DPRD Sidoarjo, Muchammad Rafi Wibisono.
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Rencana penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN mulai mengemuka. Salah satu alasan utama kebijakan ini adalah efisiensi, termasuk penghematan konsumsi BBM (bahan bakar minyak).
Pemerintah saat ini tengah merancang aturan teknis terkait kebijakan tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan, “Ini berlaku untuk ASN dan juga sebagai imbauan bagi swasta, khususnya yang tidak terkait pelayanan publik.”
Sementara itu, Kepala BKD Sidoarjo, M. Misbahul Munir, menyebut kebijakan WFH di Kota Delta belum berjalan dan masih dalam tahap pembahasan.
“Masih dalam pembahasan tim,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi A DPRD Sidoarjo, Muchammad Rafi Wibisono, menilai kebijakan WFH perlu dikaji matang agar tujuan efisiensi tidak berdampak pada pelayanan publik.
“Kalau tujuannya untuk efisiensi BBM, sebenarnya bisa juga didorong penggunaan transportasi umum bagi ASN. Jadi tidak langsung WFH,” katanya.
Rafi menilai pengalihan moda transportasi bisa menjadi solusi jangka panjang. ASN tetap masuk kantor, pelayanan publik berjalan normal, namun konsumsi BBM tetap ditekan, di mana ditegaskan bahwa WFH tidak boleh dijadikan satu-satunya opsi.
“WFH boleh saja, tapi jangan jadi opsi utama. Harus dilihat dampaknya secara menyeluruh,” ucapnya.
Selain itu, ia menyoroti kondisi transportasi umum yang perlu ditingkatkan agar ASN lebih mudah beralih.
“Kalau transportasi umum kita sudah nyaman dan terjangkau, ASN pasti lebih mudah beralih. Ini juga bisa jadi momentum pembenahan,” cetusnya.
Rafi menekankan pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas. Ia menyarankan Pemkab Sidoarjo mempertimbangkan berbagai opsi, mulai dari skema transportasi ASN, sistem kerja hybrid, hingga penguatan layanan digital.
“Prinsipnya, efisiensi jalan, tapi pelayanan publik tetap maksimal,” pungkasnya. (cat/mar)
