Juru bicara Fraksi Golkar DPRD Sidoarjo, Wahyu Lumaksono. Foto: Ist
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Fraksi Golkar DPRD Sidoarjo melontarkan kritik tajam terhadap postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2026 yang dinilai tidak berpihak pada sektor vital.
Juru bicara Fraksi Golkar, Wahyu Lumaksono, menuding Pemkab Sidoarjo melanggar amanat konstitusi karena alokasi anggaran pendidikan hanya sebesar Rp954 miliar atau 18,6 persen dari total belanja daerah Rp5,13 triliun. Angka ini berada di bawah ketentuan minimal 20 persen sebagaimana diamanatkan Pasal 31 UUD 1945.
“Pemkab Sidoarjo harus ingat, pendidikan bukan pos yang bisa dipangkas seenaknya. Ini soal masa depan generasi dan kewajiban konstitusional. Penurunan ini jelas melanggar amanat Pasal 31 UUD 1945,” ujarnya saat rapat paripurna pada Sabtu (1/11/2025).
Ia menyebut penurunan anggaran pendidikan dari Rp1,53 triliun pada 2025 menjadi Rp954 miliar pada 2026, atau turun 37,7 persen, sebagai kemunduran serius dalam pembangunan sumber daya manusia.
Fraksi Golkar juga menyoroti ketimpangan belanja antar sektor. Wahyu menilai anggaran untuk kegiatan non-prioritas justru meningkat, sementara layanan dasar publik dipangkas.
“Kami menemukan anomali dalam komposisi belanja. Anggaran rapat koordinasi mencapai Rp11 miliar, tetapi untuk BLUD Air Limbah Domestik yang menyangkut kebutuhan publik hanya Rp1,1 miliar,” kata Wahyu.
Total belanja daerah dalam RAPBD 2026 mengalami kontraksi 13,7 persen, dari Rp5,94 triliun pada 2025 menjadi Rp5,13 triliun. Golkar menilai penurunan belanja tidak seharusnya mengorbankan sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Selain itu, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026 juga dikritik karena dianggap tidak realistis. Beberapa jenis pajak ditarget lebih rendah dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, seperti pajak perhotelan turun dari Rp24,06 miliar menjadi Rp20 miliar, pajak parkir dari Rp12,84 miliar menjadi Rp9,5 miliar, dan pajak air tanah dari Rp7,42 miliar menjadi Rp6,78 miliar.
“Target yang tidak konsisten menunjukkan lemahnya perencanaan pendapatan. Pemkab perlu basis proyeksi ekonomi yang riil, bukan sekadar angka di atas kertas,” ucap Wahyu.
Dalam bidang infrastruktur, Fraksi Golkar menilai penanganan banjir belum menjadi prioritas, padahal data BPBD Sidoarjo menunjukkan lebih dari 9.000 keluarga di enam kecamatan masih rutin terdampak banjir.
Golkar mendesak Pemkab menyusun grand design penanganan banjir terpadu dan mengadopsi skema Insentif Kinerja Ekologi (IKE) sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2025.
Di sektor kesehatan, pemangkasan juga terjadi. Dinas Kesehatan turun 6,8 persen menjadi Rp574,5 miliar, RSUD Sidoarjo Barat turun 17,2 persen menjadi Rp95,6 miliar, dan Puskesmas turun 11,5 persen menjadi Rp118,3 miliar.
“Pemangkasan ini berpotensi menurunkan kualitas layanan dasar dan memperlambat penanganan stunting,” kata Wahyu.
Menutup pandangan umum, pihaknya menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat pembahasan R-APBD 2026 agar setiap rupiah anggaran berpihak pada masyarakat.
“Efisiensi bukan berarti memangkas hak rakyat. Golkar akan memastikan R-APBD menjadi instrumen keuangan daerah yang adil, produktif, dan berkeadilan,” pungkasnya. (sta/mar)
