SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Komisi A DPRD Surabaya mengkritisi perencanaan (lay out) pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan kualitas bahan kampanye yang dipergunakan pada Pilkada Surabaya.
Wakil Ketua Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan, Adi Sutarwijono, Rabu (28/10) mengungkapkan, dalam pemasangan umbul-umbul 10 buah per kecamatan untuk satu pasangan calon ternyata tidak bisa bertahan lama, pasalnya desainnya tidak lentur sehingga mudah diterpa angin. “Di pasang sebentar sudah rusak,” ungkapnya.
BACA JUGA:
- Untuk Cawali Surabaya, Risma Dikabarkan Punya Dua Jago: Ery Cahyadi dan Hendro Gunawan
- PDIP Minta Mahar Hingga Rp 10 M, Cawawali Surabaya Punya Uang Berapa?
- PKB Intruksikan Kader Sosialisasikan Fandi Utomo sebagai Cawali Surabaya
- Di Depan 700 Kiai MWCNU-Ranting NU se-Surabaya, Kiai Asep: Wali Kota Surabaya Harus Kader NU
Politisi PDIP ini menilai, KPU Surabaya dalam menentukan peserta lelang tidak membuat skema waktu. Sehingga peserta lelang yang menawar sudah memperhitungkan kapan selesainya pemasangan.
“Faktanya dalam beberapa lama, pemasangan APK masih berlangsung dilakukan rekanan,” tuturnya.
Pria yang akrab disapa Awi ini menambahkan, semestinya dalam rentang waktu persiapan yang pendek, karena terpotong beberapa kali proses pendaftaran yang gagal skema waktu menjadi hal yang penting. Menurutnya, semakin cepat alat peraga terpasang akan semakin baik.
“Tetapi pemasangannnya lamban dan yang sudah terpasang cepat rusak karena diterpa angin,” tandas alumnus FISIP Unair ini.
Adi mengatakan, selain kualitas dan waktu pemasangan alat peraga, lokasi pemasangan juga tak dipersiapkan dengan baik. Beberapa APK justru dipasang tidak pada tempat semestinya.
“Di lapangan terjadi bongkar pasang, mestinya ditetapkan sejak awal titiknya,” terangnya.
Sedangkan untuk bahan kampanye, Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya ini mempertanyakan pembagian poster pasangan calon kepada 870 ribu-an rumah tangga. Ia menilai, masyarakat tentu belum mengetahui apakah poster tersebut ditempel di rumah masih-masing atau lainnya.
“Kalau dipasang di rumah, karena ukurannya lumayan besar apa tidak mengganggu estetika rumah orang,” tanyanya.
Sejauh ini menurut Adi, KPU belum menyosialisasikan ke masyarakat poster tersebut ditempelkan atau dibaca saja. Sementara untuk bahan kampanye berbentuk flyer, karena ukurannnya sangat tipis berdasarkan pengalaman sebelumnya akan diacuhkan jika kualitasnya kurang baik.
“Hanya ¼ folio bolak balik dan sangat tipis, akan dianggap remeh dan dibuang begitu saja sama orang,” paparnya.
Namun demikian, Adi memaklumi kekurangan dalam perencanaan dan pembuatan bahan kampanye. Pasalnya, saat ini baru pertama kali pilkada serentak dibiayai oleh APBD. “Ke depan perencanaan APK dan bahan kampanye harus memperhatikan efektivitasnya,” katanya.
Senada dengan itu, Ketua Komisi A, Herlina Harsono Njoto mengakui, bahwa event pilkada tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Hal itu terjadi karena ada pembatasan alat peraga kampanye. Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, KPU menghandle semua urusan APK dan bahan kampanye. Dari sisi pembiayaan memang lebih meringankan pasangan calon, tetapi hal tersebut justru membatasi kreativitas paslon.
“Otomatis konsep APK hanya sesuai yang dibatasi KPU, dengan bentuk dan ragam yang ditetapkan,” terang Alumnus Psikologi Untag Surabaya
Herlina mengatakan, dengan beberapa keterbatasan tersebut bisa berdampak pada partisipasi masyarakat pada pilkada, 9 Desember. ''Dampaknya golput bisa saja akan tinggi disbanding 2010,” katanya.
Namun demikian, ia menganggap dengan kondisi itu menjadi tantangan bagi pasangan calon dan tim pemenangan agar lebih banyak melakukan pertemuan dengan warga. (lan/rev)
