“Kalau dipasang di rumah, karena ukurannya lumayan besar apa tidak mengganggu estetika rumah orang,” tanyanya.
Sejauh ini menurut Adi, KPU belum menyosialisasikan ke masyarakat poster tersebut ditempelkan atau dibaca saja. Sementara untuk bahan kampanye berbentuk flyer, karena ukurannnya sangat tipis berdasarkan pengalaman sebelumnya akan diacuhkan jika kualitasnya kurang baik.
“Hanya ¼ folio bolak balik dan sangat tipis, akan dianggap remeh dan dibuang begitu saja sama orang,” paparnya.
Namun demikian, Adi memaklumi kekurangan dalam perencanaan dan pembuatan bahan kampanye. Pasalnya, saat ini baru pertama kali pilkada serentak dibiayai oleh APBD. “Ke depan perencanaan APK dan bahan kampanye harus memperhatikan efektivitasnya,” katanya.
Senada dengan itu, Ketua Komisi A, Herlina Harsono Njoto mengakui, bahwa event pilkada tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Hal itu terjadi karena ada pembatasan alat peraga kampanye. Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, KPU menghandle semua urusan APK dan bahan kampanye. Dari sisi pembiayaan memang lebih meringankan pasangan calon, tetapi hal tersebut justru membatasi kreativitas paslon.
“Otomatis konsep APK hanya sesuai yang dibatasi KPU, dengan bentuk dan ragam yang ditetapkan,” terang Alumnus Psikologi Untag Surabaya
Herlina mengatakan, dengan beberapa keterbatasan tersebut bisa berdampak pada partisipasi masyarakat pada pilkada, 9 Desember. ''Dampaknya golput bisa saja akan tinggi disbanding 2010,” katanya.
Namun demikian, ia menganggap dengan kondisi itu menjadi tantangan bagi pasangan calon dan tim pemenangan agar lebih banyak melakukan pertemuan dengan warga. (lan/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
