Dialog interaktif aspirasi publik soal isu demo anarkis bersama Fraksi PKB
PASURUAN,BANGSAONLINE.com - PKB Kabupaten Pasuruan menggelar dialog menyikapi aksi demonstrasi berujung aksi anarkis yang terjadi di Indonesia belakangan ini di Aula Graha Addakhil, Kantor DPC PKB Kabupaten Pasuruan, Kamis (11/9/2025).
Dialog itu dipimpin langsung oleh ketua Frasi PKB, HM.Sudiono Fauzan. Ia menjelaskan, dialog interaktif ini adalah intruksi dari DPP PKB, untuk serap aspirasi civil society yang berasal dari NGO (Aktivis), Perwakilan Mahasiswa Pasuruan Raya dan Jurnalis.
"Kami mengundang dialog ini untuk mendengar aspirasi soal perkembangan demo akhir-akhir ini yang berujung anarkis," kata Dion saat membuka dialog.
Ia memaparkan, isu yang diangkat di antaranya kenaikan pajak, tunjangan DPR, kecelakaan ojol dan isu lainya. Aksi demo kerap berujung bakar-bakar gedung, penjarahan rumah pejabat publik, perusakan kantor dan anarkis lainya.
Dion mencontohkan kondisi di wilayah Mataraman seperti Kediri, Tulungagung, Blitar dan daerah lainya. Ia menduga kalau tidak ada desain branding dari demo itu sepertinya tidak mungkin terjadi kerusuhan sehebat itu.
"Bayangkan dalam waktu dekat dua kantor pemerintahan hangus terbakar di sana," jelasnya.
Dalam dialog itu hadir jajaran Fraksi PKB antaranya, H.Samsul Hidayat, H.Sa'ad Muafi, H.M.Yusuf Danial, Agus Suyanto, Wasik Hamzah, Helmi Sudiono, dan anggota Fraksi lainya.
Sementara itu, aktivis dari LSM Pusaka, Lujeng Sudarti menyampaikan bahwa PKB di Kabupaten Pasuruan selalu memimpin suara tertinggi sejak PKB berdiri.
Lujeng menyayangkan kerusakan lingkungan di Kabupaten Pasuruan sangat tinggi di Jawa Timur.
"Tambang ilegal terbanyak di Jawa Timur adalah Kabupaten Pasuruan," jelasnya.
Lujeng menegaskan bahwa kerusakan lingkungan itu juga tanggung jawab DPR agar mendorong pemerintah untuk memberikan sanksi tegas kepada para penambang ilegal.
Senada dengan Lujeng, M. Muslimin menyesalkan PKB yang selama ini terkesan terlalu tunduk kepada pemerintah.
Muslimin mengingatkan bahwa PKB didirikan Gus Dur membawa misi maju tak gentar membela yang benar.
"Tapi sekarang berbalik dari visi beliau akhirnya terkesan membela yang bayar," tegasnya.
Muslimin melihat bahwa anggaran Pemkab sementara ini kesanya dibuat seremonial dan hambur-hamburan. Misalnya, anggaran hari jadi Kabuaten Pasuruan hingga menelan biaya miliaran rupiah, sementara pembangunan di Pasuruan masih harus banyak yang diperbaiki.
"Jadi kami sangat menyesal curhat ke DPR PKB kalau kondisinya seperti ini," Pungkas muslimin.
Merespons dari kritik para aktivis itu Dion hanya menjawab singkat.
"Legislatif dan eksekutif ini tidak bisa dipisahkan karena kedudukanya sejajar," cetusnya.
Soal kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan masyarakat, ia selaku legislatif pasti menyampaikan kepada kepala daerah alasanya dalam penetuan kebijakan.
"Jadi intinya kita tetap menyuarakan kalau ada kebijakan pemerintah yang tida pro rakyat," singkatnya saat hendak mengakhiri dialog. (afa/van)
