Anggota DPD RI asal Jawa Timur Lia Istifhama (kanan) saat bertemu dengan Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti.
MAGETAN, BANGSAONLINE.com - Lia Istifhama, Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI asal Jawa Timur, melakukan kunjungan kerja ke Pendopo Kabupaten Magetan, Kamis (28/1).
Kedatangan Ning Lia, sapaan akrabnya, disambut langsung oleh Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti bersama jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam forum itu, senator cantik ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan kebijakan nasional, terutama dalam hal perdagangan global, perlindungan pekerja migran, hingga penguatan fiskal daerah.
"Presiden Prabowo saat ini tengah mendorong kerja sama ekonomi internasional melalui IEU-CEPA. Jangan sampai program itu hanya berhenti di atas kertas, tetapi tidak memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Saya berharap Magetan bisa ikut mengawalnya dengan menyiapkan industri lokal agar mampu menembus pasar ekspor," ujar Ning Lia.
Selain perdagangan global, menurut Ning Lia, infrastruktur juga menjadi kunci pertumbuhan ekonomi daerah. Ia mengatakan, keberadaan akses exit tol menuju Magetan akan menjadi penggerak utama bagi investasi, industri kreatif, hingga sektor pariwisata. Termasuk potensi industri lokal, seperti ayam petelur, sapi daging, kerajinan tas dan lain sebagainya.
"Magetan punya potensi luar biasa, bahkan dikenal sebagai daerah dengan usia harapan hidup tinggi. Jika akses jalan tol dibuka, mobilitas akan lebih lancar, dan produk lokal akan semakin mudah dipasarkan," jelasnya.
Sementara Bupati Nanik menyampaikan kondisi fiskal Magetan yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Dari target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,9 triliun, realisasi baru mencapai Rp1,3 triliun.
Sementara, realisasi dana transfer daerah tercatat Rp1,08 triliun dari target Rp1,6 triliun.
"PAD Magetan hanya 13,5 persen. Ini menunjukkan fiskalnya masih rendah, sehingga ketika ada tambahan beban, seperti pengangkatan pegawai paruh waktu atau PPPK, otomatis menjadi berat. Belanja pegawai harus dijaga maksimal 30 persen sesuai amanah undang-undang," tegas Nanik.
Selain itu, masih ada sejumlah hambatan teknis seperti kurang bayar dana transfer dari pusat, serta persoalan pengelolaan dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH), PPN, dan PPh yang menyebabkan postur APBD rawan defisit.
Menanggapi hal itu, Ning Lia menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kebijakan fiskal yang adil bagi daerah dengan PAD rendah seperti Magetan.
"Jangan sampai daerah terbebani standar nasional yang tidak sesuai kemampuan fiskal. Kalau daerah sehat, masyarakat pasti bisa lebih cepat merasakan manfaat pembangunan," pungkasnya. (*)
