
TUBAN, BANGSAONLINE.com - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban menyiapkan solusi untuk penanganan banjir yang sering melanda area persawahan di Kecamatan Plumpang.
Tak hanya solusi jangka pendek, DPRD Tuban siap memberi solusi jangka panjang dan mengawal persoalan banjir yang merendam 40 hektare lahan sawah tersebut.
"InsyaAllah kami DPRD Tuban akan mengawal persoalan banjir di Kecamatan Plumpang itu," tegas Anggota Komisi I DPRD Tuban, Siswanto kepada wartawan, Kamis (17/7/2025).
Menurut Siswanto, guna menyelesaikan persoalan tersebut, Komisi I DPRD telah melakukan kunjungan kerja di Kantor Perum Jasa Tirta I di Kota Malang, Jumat, 11 Juli 2025 kemarin.
Langkah ini merupakan bagian dari rangkaian komunikasi dan koordinasi yang telah dibangun dengan berbagai pemangku kepentingan. Termasuk dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PUSDAP) Provinsi Jawa Timur, serta Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
"Kami menekankan pentingnya pengelolaan air yang lebih responsif dan terkoordinasi. Sebab, banjir ini bukan sekadar bencana tahunan, melainkan krisis struktural akibat manajemen pintu air dan sistem saluran yang belum optimal," ungkap polikus fraksi PKB ini.
Ia menuturkan, keluhan dari warga terkadang pintu air hanya dibuka 2 sampai 3 meter. Namun, hanya satu atau dua desa saja yang merasakan dampaknya.
Siswanto berharap tidak ada desa yang dikorbankan untuk kepentingan teknis. Semua warga harus diprioritaskan.
"Solusi ini terus diperjuangkan karena wilayah Plumpang dan Widang merupakan lumbung padi utama di Kabupaten Tuban, bahkan Jawa Timur. Bila para petani tidak segera dapat menanam, maka rantai produksi pangan lokal berisiko terganggu," ucapnya.
Persoalan ini, menurutnya, bukan semata urusan pertanian, tetapi juga berkaitan erat dengan masa depan ekonomi masyarakat Tuban.
Oleh sebab itu, Komisi I DPRD Tuban akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas dan mendorong percepatan langkah-langkah teknis serta kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat.
"Pastinya respons cepat dan pengelolaan air yang terencana dinilai sebagai kunci utama mencegah krisis serupa di masa yang akan datang," paparnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro menyatakan, kunjungan kerja tersebut bukan bersifat seremonial.
Melainkan bentuk nyata keberpihakan DPRD terhadap aspirasi warga. Para anggota dewan ingin memastikan bahwa solusi yang dibahas di tingkat teknis dapat segera ditindaklanjuti di lapangan.
"Kita tak hanya berkunjung ke BBWS dan PU Sumber Daya Air saja, tapi juga melakukan tinjauan lapangan langsung ke lokasi banjir di Desa Bandungrejo, Kecamatan Plumpang, pada Rabu, 16 Juli 2025," terang Sugiantoro. (wan/van)