Para mahasiswa dari HMI dan GMNI saat duduk bersama anggota DPRD Tuban.
TUBAN, BANGSAONLINE.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam HMI dan GMNI menggelar aksi damai di DPRD Tuban, Rabu (3/9/2025). Aksi tersebut berlangsung tertib dengan pengawalan dari aparat kepolisian dan TNI.
Para mahasiswa disambut langsung oleh jajaran pimpinan DPRD Tuban, mulai dari Ketua DPRD, Wakil Ketua, hingga para ketua komisi. Mereka duduk bersama mahasiswa di halaman gedung sebagai simbol keterbukaan dan kesetaraan, lalu mendengarkan orasi serta tuntutan yang disampaikan.
BACA JUGA:
- Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek Apresiasi Aspirasi GMNI soal Pendidikan
- 5 Kloter Jemaah Haji Tuban Tiba Besok, Berikut Jadwal dan Aturan Penjemputannya
- BMKG Tuban Peringatkan Gelombang Laut Capai 2,5 Meter, Nelayan Diminta Waspada
- Digugat ke Pengadilan, BNI Cabang Tuban Diduga Alihkan Sertifikat Jaminan Tanpa Persetujuan Pemilik
Koordinator aksi menegaskan, gerakan mahasiswa ini berlandaskan pada amanat konstitusi UUD 1945 dan semangat demokrasi untuk memperjuangkan keadilan sosial.
Ketua HMI Tuban, Agus Siswanto, menyebut kenaikan fasilitas DPR di tengah kesulitan ekonomi rakyat sebagai bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi.
“Demokrasi bukan untuk memperkaya elite, tapi untuk menyejahterakan rakyat,” ucapnya.
Sementara Ketua GMNI Tuban menyoroti urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai langkah penting dalam perang melawan korupsi.
“Koruptor tidak boleh hidup nyaman dengan hasil kejahatan. Aset negara harus kembali ke rakyat,” cetusnya.
Terdapat 8 poin tuntutan yang diajukan disebut sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan DPR, baik pusat maupun daerah, yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Delapan Tuntutan Cipayung Tuban:
- Batalkan kenaikan tunjangan dan fasilitas anggota DPR yang dianggap melukai nurani rakyat.
- Segera sahkan RUU Perampasan Aset sebagai langkah tegas pemberantasan korupsi.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




