Konferensi pers yang digelar DPP GMNI.
BANGSAONLINE.com - DPP GMNI menegaskan pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah kompleksitas situasi ekonomi dan politik yang dihadapi bangsa. Mereka menilai, dinamika kebangsaan saat ini dipengaruhi faktor internal maupun eksternal yang berdampak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat.
Dari sisi internal, DPP GMNI mencermati sejumlah isu strategis seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), kasus korupsi, serta sentimen kebijakan domestik. Program strategis itu dianggap masih membutuhkan evaluasi dalam pengelolaan, pengawasan, dan penentuan sasaran penerima manfaat agar tidak membebani APBN.
Selain itu, DPP GMNI menyoroti respons negatif terhadap kebijakan pemerintah, termasuk isu royalti tambang dan pembentukan badan ekspor satu pintu. Dari sisi eksternal, organisasi ini melihat konflik geopolitik global, penguatan dolar AS, serta kenaikan harga minyak dunia turut menekan perekonomian nasional.
Atas kondisi dimaksud, DPP GMNI mendorong pemerintah menjaga subsidi Pertalite dan Bio Solar serta menjamin ketersediaannya di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah juga diingatkan agar membuka ruang penyesuaian harga BBM nonsubsidi jika harga minyak dunia turun.
Ketua Umum DPP GMNI, Risyad Fahlefi, menegaskan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan solusi berorientasi pada kepentingan rakyat dan penguatan kedaulatan nasional.
“DPP GMNI memandang bahwa situasi ekonomi dan politik yang dihadapi bangsa saat ini harus dijawab dengan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, memperkuat implementasi Pasal 33 UUD 1945, serta menjaga persatuan nasional sebagai fondasi utama pembangunan bangsa,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima BANGSAONLINE.com, Kamis (18/6/2026).
Dalam kajian yang dilakukan, GMNI menawarkan sejumlah rekomendasi strategis. Di antaranya refocusing target penerima MBG di daerah 3T, rebudgeting KDMP dengan pengawasan ketat, regulasi untuk memperluas penyerapan produk UMKM, optimalisasi ekonomi maritim, serta reformasi kelembagaan penegakan hukum laut melalui sistem komando terpadu.
DPP GMNI juga menekankan pentingnya penegakan hukum berkeadilan, tanpa diskriminasi, serta komunikasi publik pemerintah yang lebih efektif. Organisasi tersebut mengingatkan pesan Bung Karno bahwa perubahan politik harus mempertimbangkan kesejahteraan rakyat, stabilitas nasional, dan kedaulatan bangsa.
“Mari kita tetap menjaga persatuan nasional, mengawal cita-cita luhur Pasal 33 UUD 1945, serta memastikan negara benar-benar hadir dan berpihak kepada rakyat. Kritik dan aspirasi harus menjadi energi untuk memperbaiki bangsa, bukan memecah belah persatuan,” kata Risyad. (rom)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
