Demo yang digelar honorer di Bangkalan.
"Harusnya ketika sudah selesai MoU dengan pemerintah daerah, JHT kami selama menjadi honorer bisa dicairkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nyatanya sampai saat ini belum bisa cair," ucap honorer Diskominfo Bangkalan itu.
Sedangkan salah satu anggota DPRD Bangkalan, Nur Hakim, mengaku tidak bisa berbuat banyak mengenai tuntutan honorer. Sebab, pengangkatan PPPK sepenuhnya wewenang pemerintah pusat.
"Selama ini pemerintah pusat itu kan berubah-ubah aturannya soal pengangkatan, kami pun tidak bisa berbuat banyak. Tetapi yang jelas akan kami sampaikan nanti pada pimpinan," katanya.
Terkait JHT, ia menyebut secara aturan sudah bisa melakukan pencairan. Pihaknya akan memanggil Kepala BPJS Ketenagakerjaan untuk mempertanyakan persoalannya.
"Harusnya bisa, tadi kita sudah sama-sama buka aturannya. Nanti akan kami panggil, untuk menanyakan apa masalahnya sehingga tidak bisa cair," pungkasnya. (fat/uzi/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
