Wakil Presiden Ma'ruf Amin berpidato dalam pertemuan dengan para diaspora Indonesia di Auckland, Selandia Baru, Kamis (29/2/2024). Foto: BPMI Setwapres
"Kita harapkan tidak sejauh itu ya, tidak sampai ke sana (pemakzulan). Kita harapkan bahwa seperti biasanya kita berjalan dengan baik-baik saja, pergantian pemerintahan itu dengan baik-baik saja," kata Ma'ruf.
Sebelumnya diketahui, wacana menggulirkan hak angket mengusut dugaan kecurangan dalam Pemilu pertama kali diangkat oleh kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Ganjar mendorong dua partai politik pengusungnya, PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk menggunakan hak angket karena dugaan kecurangan yang menurutnya sudah terbuka.
Selain Ganjar-Mahfud, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan bersama partai politik pengusungnya, yaitu Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), juga siap gulirkan hak angket.
Pada rapat paripurna DPR yang digelar pada Selasa (5/3/2024) lalu, anggota DPR dari Fraksi PDIP, PKB dan PKS sudah menyampaikan interupsi bergulirnya hak angket.
Namun, hal itu tidak direspon oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, karena menurutnya ada mekanisme tersendiri untuk mengajukan hak angket. (rif)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
