MCP dan SPI Jatim 2023 Lampaui Nasional, Gubernur Khofifah Komitmen Wujudkan 2 Hal ini

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Monitoring Center of Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemprov Jatim pada 2023 berada di atas nasional. Hal itu dipaparkan langsung saat rapat koordinasi bertajuk 'Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2024' yang digelar KPK secara daring, Senin (29/1/2024).

Data sementara dari KPK mencatat MCP Pemprov Jatim 2023 tembus mencapai angka 92, sedangkan nasional berada di angka 75. Sedangkan untuk data SPI yang telah dirilis KPK, Jatim tercatat di angka 75,33 naik 2,22 poin dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 73,11, sementara SPI nasional pada 2023 berada di angka 70,97.

Gubernur Khofifah yang mengikuti kegiatan menyambut dengan syukur sajian data tersebut. Menurut dia, ini adalah wujud dan bukti penerapan good governance dan clean government yang diterapkan di Jawa Timur.

Lebih lanjut disampaikan, ada 8 area pengukuran MCP yang membuat Jawa Timur mengungguli rerata nasional, seperti perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola keuangan desa.

Sedangkan untuk SPI terdapat 7 elemen pengukuran di antaranya transparansi, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), pengelolaan anggaran, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (trading in influence), pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan sosialisasi antikorupsi.

Meski keduanya memiliki capaian lebih tinggi dibanding nasional, dipastikan tak akan membuat Pemprov Jatim berpuas diri. Khofifah justru mengajak semua elemen di Pemprov Jatim untuk meningkatkan komitmen untuk terus melakukan pembenahan agar tercipta good governance dan clean government yang transparan, akuntabel, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

“Kami akan terus melakukan pembenahan demi pembenahan, perbaikan demi perbaikan, bahwa good governance dan clean government tidak sekadar kata-kata, tidak sekadar retorika,” ujarnya.

Ia juga berterima kasih kepada KPK yang selalu bersinergi memberikan arahan untuk mencegah celah korupsi di Pemprov Jatim.

“Terima kasih, di awal tahun seperti ini kami mendapatkan guidance kemudian arahan-arahan dan tentu pendampingan di titik-titik di mana yang tadi mendapatkan underline dari pak direktur (direktur kordinasi dan supervisi wilayah III KPK RI ) kami akan menindaklanjutinya dengan detail,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK-RI Bahtiar Ujang Purnama mengapresiasi Pemprov Jatim yang telah banyak melakukan langkah-langkah perbaikan tata kelola pemerintahan dalam upaya mencegah korupsi. Salah satu indikatornya ialah pada tahun 2023 upaya penindakan di Jatim turun dibanding tahun sebelumnya.

“Artinya Pemprov Jatim semakin hari semakin baik dalam melakukan upaya pencegahan korupsi di pemerintahan,” katanya.

Selain itu, Bahtiar juga mengingatkan beberapa potensi korupsi yang harus diwaspadai dan dicegah di antaranya Proses Perencanaan dan Penganggaran, Penggunaan Belanja dan Pendapatan APBD, Pemberian Rekomendasi Teknis Terhadap Perizinan, serta Jual Beli Jabatan.

“Kemudian ada juga Pengadaan Barang dan Jasa, Penyaluran Belanja Hibah, Bansos, dan BK, Penggelapan BMD dan Pembiaran Hilangnya BMD, serta Petty Corruption pada sektor pelayanan publik,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bahtiar juga memperkenalkan Pelaksana Satuan Tugas dari KPK yang mengampu di Jatim. Saat ini Satgas di wilayah Jatim dikomandani oleh Wahyudi menggantikan Edi Suryanto.

Tampak hadir dalam rakor mendampingi gubernur, Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono; Inspektur Provinsi Jawa Timur, Hendro Gunawan; dan sejumlah kepala OPD di lingkup pemerintah provinsi setempat. (dev/mar)