Gubernur Khofifah saat mengikuti rapat koordinasi yang digelar KPK secara daring.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Monitoring Center of Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemprov Jatim pada 2023 berada di atas nasional. Hal itu dipaparkan langsung saat rapat koordinasi bertajuk 'Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2024' yang digelar KPK secara daring, Senin (29/1/2024).
Data sementara dari KPK mencatat MCP Pemprov Jatim 2023 tembus mencapai angka 92, sedangkan nasional berada di angka 75. Sedangkan untuk data SPI yang telah dirilis KPK, Jatim tercatat di angka 75,33 naik 2,22 poin dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 73,11, sementara SPI nasional pada 2023 berada di angka 70,97.
BACA JUGA:
- WFH ASN Jatim Bergeser ke Jumat Mulai Juni, Gubernur Khofifah: Ikuti Arahan Mendagri
- Pecel Masuk 10 Besar Salad Terbaik Dunia, Khofifah: Bukti Kuliner Jatim Mendunia
- Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional 2026, Gubernur Khofifah Hadir di Layanan Kegiatan Jawara
- Laksanakan Sholat Idul Adha di Al Akbar, Gubernur Khofifah Serahkan Kurban dari Presiden Prabowo
Gubernur Khofifah yang mengikuti kegiatan menyambut dengan syukur sajian data tersebut. Menurut dia, ini adalah wujud dan bukti penerapan good governance dan clean government yang diterapkan di Jawa Timur.
Lebih lanjut disampaikan, ada 8 area pengukuran MCP yang membuat Jawa Timur mengungguli rerata nasional, seperti perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola keuangan desa.
Sedangkan untuk SPI terdapat 7 elemen pengukuran di antaranya transparansi, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), pengelolaan anggaran, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (trading in influence), pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan sosialisasi antikorupsi.
Meski keduanya memiliki capaian lebih tinggi dibanding nasional, dipastikan tak akan membuat Pemprov Jatim berpuas diri. Khofifah justru mengajak semua elemen di Pemprov Jatim untuk meningkatkan komitmen untuk terus melakukan pembenahan agar tercipta good governance dan clean government yang transparan, akuntabel, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kami akan terus melakukan pembenahan demi pembenahan, perbaikan demi perbaikan, bahwa good governance dan clean government tidak sekadar kata-kata, tidak sekadar retorika,” ujarnya.
Ia juga berterima kasih kepada KPK yang selalu bersinergi memberikan arahan untuk mencegah celah korupsi di Pemprov Jatim.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
