Buka Orientasi PPPK Pemprov Jatim, Gubernur Khofifah Sampaikan 4 Pilar Pembangunan

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Khofifah secara resmi membuka Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemprov Jatim, Minggu (1/10/2023). Kegiatan ini diikuti oleh 5.280 PPPK yang tersebar di berbagai instansi Pemprov Jatim.

Pembukaan agenda tersebut ditandai dengan pengalungan secara simbolis tanda peserta kepada 2 PPPK oleh Gubernur Khofifah didampingi Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono. Dalam arahannya, mantan Menteri Sosial itu menyampaikan terdapat 4 pilar pembangunan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

BACA JUGA:

Keempat pilar tersebut yakni pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

"Keempat pilar ini menjadi tanggung jawab kita bersama utamanya sebagai abdi negara dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Termasuk di dalamnya reformasi kelembagaan dan birokrasi yang juga menjadi komponen penting dari pilar pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan," urai Khofifah.

Ia menambahkan, pilar pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK harus ada di semua lini. Ini penting untuk meningkatkan indeks inovasi dan index competitiveness SDM di Indonesia khususnya Jawa Timur.

“Terkait ekonomi, McKinsey Global Institute memprediksi ekonomi Indonesia akan berada di peringkat ke 7 pada 2030. Begitu pula dengan Price Waterhouse Cooper yang memprediksi ekonomi Indonesia melejit hingga peringkat 4 dunia pada tahun 2050,” ujarnya.

“Bagaimana kita bisa menjaga pembangunan ekonomi berkelanjutan dan terus bisa berseiring dengan green economy dan blue economy,” imbuhnya.

Lebih lanjut, gubernur menerangkan terkait pilar pemerataan pembangunan, salah satu poinnya ialah pengentasan kemiskinan ekstrem. Di mana, saat ini kemiskinan ekstrem di Jatim turun sangat signifikan dibanding provinsi lainnya.

“Itu semua berkat kerja keras para kepala desa, lurah, pendamping desa dan semua pihak,” tuturnya.

Khofifah juga memotivasi para PPPK untuk menjadi abdi negara yang melayani masyarakat. Hal ini karena, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kemenpan RB, sebesar 84,3 persen ASN tergerak menjadi abdi negara karena ingin memperbaiki pelayanan publik.