SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah dihentikan Presiden Jokowi mulai 30 Desember 2022. Menanggapi hal itu, Gubernur Khofifah mendukung kebijakan tersebut dan menjelaskan relevansinya dengan situasi Covid-19 di Jawa Timur.
"Pada akhir tahun 2022 kemarin, Bapak Presiden RI telah mencabut PPKM, saya rasa ini momentum yang tepat, karena dalam 10 bulan terakhir, indikator epidemiologis menunjukkan bahwa Indonesia bisa mengendalikan Covid-19. Angka BOR, positivity rate, angka kematian, semuanya di bawah standar WHO," ujarnya, Selasa (3/1/2023).
BACA JUGA:
- Pecel Masuk 10 Besar Salad Terbaik Dunia, Khofifah: Bukti Kuliner Jatim Mendunia
- Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional 2026, Gubernur Khofifah Hadir di Layanan Kegiatan Jawara
- Laksanakan Sholat Idul Adha di Al Akbar, Gubernur Khofifah Serahkan Kurban dari Presiden Prabowo
- Khofifah Pantau Stok Bahan Pokok di Pasar Bojonegoro, Sejumlah Komoditas Terpantau Naik
Ia pun memaparkan situasi Covid-19 di Jawa Timur yang juga telah selaras dengan upaya pencabutan PPKM.
“Jawa Timur insyaAllah sudah sangat siap dalam melepas PPKM, berdasarkan indikator epidemiologis seluruh kabupaten dan kota telah berhasil mempertahankan level 1 selama 6 bulan berturut turut," tuturnya.
"Bahkan per kemarin, Senin (2/1/2023) positivity rate Jatim tercatat 2.18 persen dan BOR tercatat 3.78 persen. Angka-angka ini juga semuanya di bawah standar WHO, bahkan angka ini lebih baik dari rata - rata Nasional, di mana berdasarkan website kemenkes posivity rate nasional 2.68 persen dan BOR 4.31 persen," imbuhnya.
Gubernur berharap, langkah pencabutan PPKM berdampak positif ke berbagai sektor, terutama ekonomi dan pendidikan. Kondisi ekonomi Jawa Timur pada tahun 2023 diharapkan lebih baik dari beberapa tahun sebelumnya.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
