Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi.
JEMBER, BANGSAONLINE.com - KPK menggelar monitoring dan evaluasi pencegahan korupsi terintegrasi yang berlangsung di Pendopo Wahyawibawagraha, Jember, Rabu (9/11/2022). Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi, mengatakan bahwa agenda tersebut untuk melakukan observasi atas temuan indeks integrasi yang rendah.
"Secara teoritis, ketika indeks integritas itu rendah, maka potensi terjadinya korupsi sangat besar. Nah ini yang dikhawatirkan," ujarnya usai megikuti kegiatan di Pendopo Wahyawibawagraha.
BACA JUGA:
- Gus Fawait Raih Penghargaan di HPN 2026
- RSD dr Soebandi Jadi RS Pendidikan Dokter Spesialis, Gus Fawait: Layanan Setara di Surabaya
- Hapus Denda Pajak hingga 30 Juni 2026, Gus Fawait: Warga Tetap Wajib Bayar Pokok Pajak
- Targetkan Renovasi 1.000 RTLH pada 2026, Gus Fawait Galakkan Program Pengentasan Kemiskinan
Menurut dia, perlu ada dorongan untuk memicu kinerja ASN di Jember. Dari pembahasan monev bersama KPK, Itqon menilai kelemahan saat ini ialah ASN bergerak menunggu perintah bupati atau bersifat top down.
"Mereka (ASN) harusnya mampu memberikan kontribusi dan masukan yang kontruktif kepada bupati. Baca tupoksinya, lakukan kreativitas, semuanya demi menunjang visi dan misi bupati. Jadi semangatnya adalah bottom up," paparnya.
Ia berencana akan mengumpulkan segenap ketua komisi di DPRD Jember dan meminta mereka untuk menyampaikan semangat tersebut kepada para OPD. Itqon turut menekankan agar hal itu disampaikan secara berkelanjutan, sehingga pihak legislatif juga mampu menginventarisasi masukan dan langkah OPD ke depan.
"Kalau perlu tanyakan ke OPD-OPD: Hari ini masukan kamu ke bupati apa? Kamu menyarankan apa saja ke Bupati? Harus itu, biar nanti diinventarisir," pungkasnya. (yud/bil/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
