Poliklinik Dihuni Jin dan Setan, Ketua Dewan Sampang Soroti Pelayanan Kesehatan

SAMPANG (BangsaOnline) - Pada pelaksanaan Musrembangkab, Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidillah menyoroti pelayanan kesehatan yang banyak dikeluhkan oleh Masyarakat. Diantaranya, kurangnya sosialisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang berdampak pada tidak tepatnya sasaran, sehingga BPJS hanya bisa dinikmati oleh orang kaya.

“Pelayanan kesehatan yang paling dikeluhkan rakyat, tidak profesionalnya penanganan pasien sehingga warga mengaku jera untuk berobat ke rumah sakit Sampang. Bukannya bikin sembuh, malah menambah penyakit," lontarnya.

Selain itu lanjutnya, keberadaan Pos Poliklinik Desa (Polindes) maupun Pos Pelayanan Terpadu (Postu) yang ada disetiap desa, kurang dimanfaatkan dengan benar oleh Dinas kesehatan untuk membantu warga yang sakit di pedesaan.

"Polindes atau Puskesmas pembantu (Pustu) hanya gedungnya saja yang ada, tapi tenaga kesehatanya tidak ada. Jadi gedung itu hanya ditempati jin dan setan,” ucap Imam Ubaidillah.

Ketua DPRD Kabupaten Sampang ini berharap, Pemerintah Daerah maupun Provinsi juga membangun Rumah Sakit (RS) di wilayah pantura. Sebab selama ini, warga pantura seperti Ketapang, Sokobenah dan Banyuates saat sakit dan ingin berobat larinya ke Kabupaten Bangkalan.

“Kalau orang pantura sakit pasti berobat ke Bangkalan, kalau ke rumah sakit Sampang takut tambah parah sakitnya, sebab jaraknya lebih jauh ditambah lagi dengan kondisi jalan provinsi (Sampang-Ketapang) rusak dan berliku-liku,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang dr. Firman Pria Abadi mengakui, saat ini pihaknya kekurangan tenaga kesehatan yang berstatus pegawai negeri. Sedangkan jumlah perawat berstatus pegawai negeri sipil yang ada saat ini jumlahnya sangat minim. Padahal dalam aturan, untuk memimpin Pustu harus berstatus perawat negeri sipil.

“Saya gak tau Pustu yang mana, tapi memang ada keterbatasan tenaga medis. Sementara jumlah perawat yang berstatus pegawai negeri sangat terbatas. Sedangkan dalam aturan, Pustu harus dipimpin oleh perawat pegawai negeri. Jadi secara keseluruhan, kita memang kekurangan perawat pegawai negeri,” jelasnya.

Firman mengungkapkan, jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) yang efektif ada sekitar 57. Jumlah itu tidak sebanding dengan jumlah perawat yang berstatus pegawai negeri sipil di lingkungan Dinkes Kabupaten Sampang. Apalagi selama ini para perawat yang menjadi pimpinan Pustu disibukkan dengan profesi lainnya.

“Ada yang menjadi dokter, pimpinan Puskesmas, Programer kesehatan dan lain-lain. Untuk mensiasati itu, ada beberapa Pustu sementara dilimpahkan kepada perawat magang tetapi itu kurang bagus,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News