Komisi D DPRD Gresik Disambati Kesejahteraan Pengajar di Pulau Bawean

Komisi D DPRD Gresik Disambati Kesejahteraan Pengajar di Pulau Bawean DIALOG. Rombongan Komisi D DPRD Gresik yang melakukan dialog dalam KKLD di pendopo Kecamatan Tambak, kemarin. foto : much Shopii/BangsaOnline.com

GRESIK (BangsaOnline) - Rombongan Komisi D yang turun bawah (turba) atau kunjungan kerja dalam daerah (KKDD) ke Pulau Bawean mendapat keluhan dari guru-guru yang merasa kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Sebab, mereka ditugaskan di daerah terpencil tetapi kesejahteraannya tidak disesuaikan.

Dalam dialog terbuka yang berlangsung di dua tempat yakni kantor unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Dinas Pendidikan (Dispendik) Kecamatan Sangkapura dan Pendopo Kecamatan Tambak, para legislator disambati dengan minimnya tunjangan yang diterima para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut.

Sebab, guru tidak tetap (GTT) yang mengajar di sekolah negeri hanya menerima honor sekitar Rp 200 ribu perbulan. Nominal tersebut sangat tidak manusiawi dengan kebutuhan hidup layak di Pulau Bawean.

Selain itu, pengawas sekolah juga mengeluh karena honornya sangat kecil untuk operasional. Termasuk, kendaraan operasionalnya sangat tidak layak dengan kondisi Pulau Bawean yang berbukit-bukit. Hal lainnya yakni biaya untuk mengantarkan siswa berprestasi non akademik. Sebab, siswa yang menjadi atlit ketika berangkat tak ada anggarannya.

Seperti keluhan yang disampaiakn Kepala UPTD Dispendik Tambak, Mahfud yang menyampaikan pengawas dan penilik belum menerima tunjangan.

"Guru non PNS juga belum bisa sertifikasi, begitu juga penilik dan pengawas sekolah yang fungsional. Tunjangan fungsional guru (TFG) juga belum merata bagi guru non PNS. Mohon diperjuangkan agar kesejahteraan merata,” ujarnya.

Mahfudz juga menyampaikan aspirasi agar ada gedung olahraga atau gedung serba guna untuk latihan atlit-atlit berprestasi di Pulau Bawean.Pengajuan perbaikan ruang kelas baru (RKB) bagi sekolah dasar negeri (SDN) juga diharapkan agar segera direalisasikan.

Sedangkan Kepala UPTD Dispendik Sangkapura mengeluh kalau puluhan ruang kelas sudah rusak dan membutuhkan perbaikan. Termasuk, masalah kendaraan operasional bagi kepala UPTD Dispendik Sangkapura.

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO