Ketua Komisi II Wongso Negoro bersama anggota saat sidak di SPAM BGS , di Desa Sidomukti, Bungah. FOTO: ist.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Komisi II DPRD Gresik mendorong Perusahaan Daerah (Perumda) Giri Tirta Gresik agar menyerap jatah air baku dari SPAM Bendung Gerak Sembayat (BGS) di Desa Sidomukti, Kecamatan Bungah sebanyak 1.000 liter per detik atau LPS (liter per second).
Sebab, Perumda Giri Tirta telah melakukan kerja sama dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) BGS. Kerja sama dengan model Build Operate and Tranfer (BOT) atau bangun guna serah berjalan selama 25 tahun ini, Perumda Giri Tirta mendapatkan jatah 1.000 LPS.
Menurut Ketua Komisi II DPRD Gresik, Wongso Negoro, langkah penyerapan 1.000 LPS ini dilakukan agar masyarakat Kabupaten Gresik makin banyak yang terlayani.
Sebab, hingga sekarang masih ada ribuan masyarakat yang masuk daftar tunggu dan membutuhkan layanan air dari Perumda Giri Tirta, namun belum bisa terlayani karena terkendala suplai bahan baku air dan jaringan (pipanisasi).
"Komisi II selaku mitra Perumda Giri Tirta mendorong agar memaksimalkan pemakaian jatah bahan baku air dari BGS yang telah disiapkan 1.000 LPS," ujar Wongso kepada BANGSAONLINE.com, Minggu (1/6/2025).
Wongso menyampaikan, Perumda Giri Tirta Gresik telah teken MoU atau kerja sama dengan SPAM BGS untuk pemakaian 1.000 LPS air baku. Namun, Perumda Giri Tirta baru mampu memanfaatkan air baku 500 LPS. Sehingga, masih 500 LPS belum terserap.
"Perumda sejauh ini belum bisa menyerap jatah 1.000 LPS dari SPAM BGS karena terkendala tersier (jaringan pipa), dan sejumlah calon pelanggan dari industri yang hingga sekarang tidak ambil air dari Perumda Giri Tirta," ungkap anggota Fraksi Golkar itu.
Ia menuturkan, saat Perumda Giri akan melakukan kerja sama dengan SPAM BGS banyak perusahaan yang dilewati pipa separti di wlayah Kecamatan Manyar siap pakai (beli) air dari Perumda Giri Tirta untuk kebutuhan industri. Bahkan, ada perusahaan di kawasan industri yang siap beli hingga 600 LPS.
" Perusahaan-perusahaan itu antara lain berada di kawasan Jawa Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) Manyar, dan sejumlah perusahaan lain. Namun, hingga sekarang belum ada kepastian," jelasnya.
