Para tenaga kesehatan (Nakes) minta foto bersama Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, M.A. usah pembagian beras dan mi instan serta uang di Inistitut Pesantren KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto. foto: mma/ bangsaonline.com
MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com – Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim, MA, mengaku prihatin dengan kondisi ekonomi rakyat Indonesia. Terutama pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang terus diperpanjang oleh pemerintah pusat. Sebab banyak mata pencaharian mereka yang menurun drastis. Bahkan banyak juga yang gulung tikar.
“Guru saja sekarang hanya dibayar 50 persen. Alasannya, karena mereka gak kerja. Karena daring. Ini kan menyedihkan,” kata Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim, MA, di Pondok Pesantren Amanatul Ummah kepada BANGSAONLINE.com, Selasa (3/8/2021).
Menurut Kiai Asep, para pengelola sekolah swasta juga kelimpungan. “Siapa yang mau bayar kalau daring,” kata Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) itu sembari mengatakan dirinya merasa beruntung karena para santri yang diasuhnya, yaitu di Pondok Pesantren Amanatul Ummah tetap belajar normal.
Apalagi, kata Kiai Asep, bantuan dari pemerintah banyak yang distop. “Jadi sekarang ini para pengelola pendidikan, KBIH, dan sebagainya itu sangat kesulitan. Karena itu banyak yang meninggal terserang Covid-19 karena stres. Imunnya kan turun,” kata Kiai Asep sembari menyebut beberapa pengusaha KBIH dan pendidikan yang meninggal.
Menurut Kiai Asep, sekarang uang justru jadi imunitas. “Saya kan banyak memberi kurma pada orang untuk imun. Lalu saya beri juga uang. Kata mereka, lha ini yang imunitas,” kata Kiai Asep sembari tertawa. Jadi uang yang dianggap sebagai imunitas.
“Karena mereka memang sangat butuh,” kata Kiai Asep yang pada bulan suci Ramadan lalu menghabiskan sekitar Rp 8 miliar untuk zakat dan sedekah.
Karena itu Kiai Asep makin terpanggil untuk membantu masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah. Lewat Asep Saifuddin Chalim (ASC) Foundation yang dipimpin putra sulungnya, Muhammad Al-Barra (Gus Bara) Kiai Asep memberikan 5 kg beras dan 1 dos mie instan (isi 40 bungkus) kepada para pedagang kaki lima.
Kiai Asep juga mengundang para driver Ojek Online (Ojol) dan Tenaga Kesehatan (Nakes) se-Kabupaten Mojokerto ke Institut Pesantren KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto. Mereka juga diberi 5 kg beras, 1 dus mi instan, plus uang transport.
“Selama PPKM order atau pesanan kepada ojek online kan sangat menurun,” kata Kiai Asep.
(Muhammad Al-Barra (Gus Bara) saat memberikan beras dan mie kepada Nakes di Inistitut Pesantren KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto. foto: bangsaonline.com)
Memang, BANGSAONLINE.com sempat mewawancarai beberapa driver ojol dan nakes yang datang memenuhi undangan Kiai Asep. Mereka semua berkeluh kesah.
“Ya order menurun 50 persen,” kata Andi, driver ojol seusai menerima beras, mi instan, dan uang transport yang dibagikan Gus Bara.
Nakes lebih memprihatinkan lagi. Banyak di antara mereka yang sudah bekerja puluhan tahun, tapi kesejahteraan mereka masih jauh dari layak. Radika, tenaga honorer di Kecamatan Kemlagi Mojokerto, misalnya mengaku hanya dapat honor Rp 300 ribu per bulan. Padahal ia sudah bekerja di Puskesmas tersebut 13 tahun.
Mei, seorang perawat Kecamatan Jetis juga mengaku telah bekerja telah bekerja selama 5 tahun. Ia tamatan perguruan tinggi. “Jenjang pendidikan berpengaruh. Kalau SMA Rp 350 ribu. Kalau D3 Rp 450 ribu. Saya kan sarjana, Rp 550 ribu,” kata Mei kepada BANGSAONLINE.com.
Ia berharap ada perhatian dari pemerintah. “Kalau masih single mungkin cukup. Tapi kalau sudah berkeluarga kan gak cukup,” kata perempuan cantik berjilbab itu.
Muhammad Saikhu Subhan, anggota DPRD Kabupaten Mojokerto, juga mengaku prihatin dengan nasib para Nakes. Menurut Ketua DPC Hanura Mojokerto itu, para nakes juga belum menerima uang insentif penanganan Covid-19 hingga sekarang. Padahal mereka salah satu ujung tombak dalam penanganan pandemi itu.
“Mulai bulan Februari 2020 hingga sekarang mereka belum terima,” kata Muhammad Saikhu Subhan kepada BANGSAONLINE.com di sela-sela pembagian sembako bersama Kiai Asep.
“Ini akibat pelimpahan tanggung jawab dari pusat kepada pemerintah daerah. Selain itu uangnya juga nggak ada,” tambahnya.
(Muhammad Saikhu Subhan, Ketua DPC Hanura dan anggota DPRD Kabupaten Mojokerto. foto: mma/ bangsaonline.com)
Loh, bukankah banyak anggaran yang di-refocusing untuk penanganan Covid-19? “ Ya. Yang pertama dulu kan difokuskan untuk fisik seperti alat-alat dan sebagainya,” katanya.
Kemudian refocusing kedua untuk pembelian obat-obatan. Karena itu, kata dia, pemerintah daerah harus punya giat menutup kekurangan. Apalagi, banyak sekali obat untuk penderita virus corona dari Puskesmas yang dikembalikan karena tak berkualitas. “Kalau obat-obatan di rumah sakit sudah lumayan,” katanya.
Menurut dia, memang banyak sekali beban pemkab. “Sekarang oksigen langka lagi,” katanya sembari berjanji akan segera berkoordinasi dengan pihak eksekutif untuk menyelesaikan berbagai kasus tersebut. (mma/ris)
