DAU Semakin Turun, Pemkot Kediri Siapkan Alternatif Lewat KPBU untuk Pembiayaan Pembangunan

DAU Semakin Turun, Pemkot Kediri Siapkan Alternatif Lewat KPBU untuk Pembiayaan Pembangunan Dua Narasumber talkshow, Perencana Ahli Madya pada Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/ Bappenas Novi Indriani (tengah) dan Kasubbag Pengendalian Admistrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah 1 Biro Adm. Pembangunan Provinsi Jawa Timur Haryo Bimo (kanan). (foto: ist.)

KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Keterbatasan APBN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur yang ditetapkan dalam RPJMD kerap kali menjadi permasalahan pemerintah daerah, seperti di Kota Kediri.

Berdasarkan data yang dihimpun , pada tahun 2020 tercatat bahwa anggaran belanja Pemkot Kediri senilai Rp. 1.4 Triliun.

Dari data ini diperoleh bahwa dana alokasi umum (DAU) mendominasi hampir setengah dari sisi pendapatan APBD di Kota Kediri. Namun pada data tercatat, DAU Kota Kediri memiliki kecenderungan menurun.

Menurut data dari di tahun 2015 DAU Kota Kediri sebanyak Rp. 634 miliar, turun di tahun 2016 menjadi Rp. 617 miliar, tahun 2017 menjadi Rp. 614 miliar, tahun 2018 menjadi Rp. 606 miliar, tahun 2019 menjadi Rp. 637 miliar dengan catatan penambahan dana kelurahan, dan pada tahun 2020 turun menjadi Rp. 590 miliar.

Semakin turunnya nilai DAU Kota Kediri mengharuskan mencari sumber pendanaan pembangunan alternatif, salah satunya dengan kerja sama pemerintah dan badan usaha (). Untuk itu, penting bagi seluruh OPD untuk memahami tentang skema dasar kerja sama pemerintah dengan badan usaha, prinsip pelaksanaan, proses, dan tahapan serta best practice di kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

Melihat kebutuhan ini, pada Senin (31/5/2021) menggelar talkshow skema dalam penyediaan infrastruktur di Kota Kediri.

Talkshow ini menghadirkan 2 narasumber, yaitu Perencana Ahli Madya pada Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Novi Indriani, dan Kasubbag Pengendalian Admistrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah 1 Biro Adm. Pembangunan Provinsi Jawa Timur Haryo Bimo.

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO