Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar (kiri) dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri Sofwan Kurnia. (foto: ist)
Menurut Sofwan, masih perlu dorongan untuk mempercepat pelaksanaan eletronifikasi penerimaan retribusi daerah. Dengan terbentuknya TP2DD Kota Kediri, maka perlu segera merumuskan langkah tindak lanjut agar percepatan elektronifikasi pemerintah daerah segera terwujud.
“Perlu saya laporkan bahwa dalam rakor bulan Oktober 2020 di tim teknis dengan melibatkan Bank Jatim, ada OPD yang menangani penerimaan pajak dan retribusi untuk memetakan usulan program kerja yang dapat menjadi quick win TP2DD Kota Kediri tahun 2021," ujar Sofwan Kurnia.
OPD tersebut, lanjut Sofwan Kurnia, yaitu pembayaran uji kir dishub melalui virtual account, yang kedua proses pembayaran perizinan pada DPM PTSP, ketiga retribusi pasar dan penataan parkir Pasar Pahing, Pasar Grosir Ngronggo, dan Pasar Setono Betek, lalu retribusi perizinan air di dinas kesehatan dapat dilakukan secara nontunai dengan membuat rekening penampungan untuk dibuatkan QRIS, dan yang kelima proses pembayaran tera ulang kendaraan di Disperdagin Kota Kediri.
"Saya yakin kita semua memiliki visi misi untuk mendorong kemajuan Kota Kediri dan mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi,” terang Sofwan Kurnia.
Hadir dalam rakor TP2DD, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Kediri Siswanto, Pimpinan Cabang Bank Jatim Kediri Wioga Adhiarma Aji, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri, Direktur PD Pasar, dan Perwakilan PDAM Kota Kediri. (uji/zar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
