TETAP KOMPAK: Bupati-Wabup, Sambari-Qosim tetap kompak dalam menjalankan roda pemerintahan. syuhud/BangsaOnline
GRESIK (BangsaOnline) - DPR RI hingga sekarang belum memutuskan pengesahkan Perppu (Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang) tentang Pilkada (pemilihan kepala daerah). Ini membuat sejumlah kepala daerah yang akan kembali maju pada Pilkada serentak bulan Desember tahun 2015 berharap, kalau Pilkada tetap berlangsung satu paket.
Di antara kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berharap Pilkada tetap satu paket adalah, Bupati-Wabup Gresik, Sambari Halim Radianto-Moch Qosim.
BACA JUGA:
- Menakar Bibit Cabup-Cawabup Pilkada Gresik 2020 (5): Ada Wacana Munculkan Figur Kades
- Menakar Bibit Cabup-Cawabup Pilkada Gresik 2020 (2): PDIP Berharap Pemimpin dari Gresik Selatan
- Menakar Bibit Cabup-Cawabup Pilkada Gresik 2020 (1): Ini 4 Figur yang Diperkirakan bakal 'Berlaga'
- Qosim Ditunjuk jadi Wakil Ketua PKB Gresik, Sambari Janji Kawal untuk Pilkada 2020
"Sekarang Perppu tentang Pilkada langsung masih dibahas DPR RI. Saya berharap Pilkada tahun 2015 tetap satu paket," kata Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto, Senin (2/2).
Menurut Sambari, mewujudkan kepemimpinan kepala daerah yang kompak dalam memimpin daerah seperti kabupaten/kota tidak gampang. Sebab, banyak kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam perjalanan memimpin wilayah pecah kongsi. Bupati dan wakil bupati jalan sendiri-sendiri. Imbasnya, PNS (pegawai negeri sipil), bahkan masyarakat yang jadi korban.
"Dimana, PNS jadi terkelompok-kelompok. Ada PNS yang kubu Bupati dan ada PNS kubu wabup" Kondisi itu mengakibatkan roda birokrasi tidak kondusif," tuturnya.
Begitu juga dengan kebijakan pembangunan. Karena tidak kompaknya Bupati dan Wabup, kebijakan-kebijakan yang ditelorkan oleh kepala daerah tidak bisa dijalankan maksimal oleh masing-masing kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).
"Sehingga, masyarakat yang menjadi korban," jelas Bupati.
Menurut Bupati, kepala daerah dan wakil kepala ketika baru mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah sewaktu kampanye banyak mendapatkan hujatan, cemoohan dari masyarakat. Terlebih hujatan datang dari rival-rival mereka. Karena itu, sangat disayangkan jika kepala daerah dan wakil kepala daerah pecah kongsi ketika sudah menjabat.
