Dalam Rancangan P-APBD tersebut, pada Kuartal-I Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan diprediksi mencapai 4,5%-4,7% dan inflasi sebesar 4,51%. Data ini disebut tidak berdasarkan hasil survei empirik Bappeda dan BPS Bangkalan, sehingga kontradiksi dengan data BPS Provinsi Jawa Timur.
"Sebab menurut BPS Provinsi Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi Triwulan-I Tahun 2020 Provinsi Jawa Timur hanya sebesar 3,04 persen, dan inflasi Kuartal-II Tahun 2020 sebesar 0,28 persen," papar Subaidah, Juru Bicara Fraksi Keadilan Hati Nurani.
Sedangkan dari Fraksi Amanat Golongan Karya meminta biaya belanja pegawai yang mencapai Rp 1,105 triliun dikurangi. Sebab, angka itu setara dengan 50,98 persen APBD.
"Angka ini tidak sesuai dengan arahan presiden. Ada kelebihan 0,98 persen. Jadi kami minta pengurangan belanja pegawai. 0,98 persen itu setara dengan 10 miliar 832 juta rupiah. Lebih baik, alihkan dana tersebut pada belanja daerah untuk penanganan Covid-19," tutur Juru Bicara Fraksi Amanat Golongan Karya, Fauzi Ahmad.
Menanggapi penyampaian dari masing-masing fraksi ini, Wabup Mohni mengaku akan melakukan evaluasi bersama tim terkait perbedaan pandangan yang disampaikan oleh masing-masing fraksi.
"Akan kami evaluasi, dan secara detail akan kami sampaikan pada di rapat paripurna selanjutnya", pungkasnya. (uzi/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
