Sumenep Kabupaten Termiskin Kedua di Jatim, Kadinsos Tertantang Validasi Ulang

Sumenep Kabupaten Termiskin Kedua di Jatim, Kadinsos Tertantang Validasi Ulang Kepala Dinsos Sumenep, H. Moh Iksan, S.T., M.T.

SUMENEP, BANGSAONLINE.com - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep, telah merilis data hasil akhir 2019, terkait kemiskinan untuk Jawa Timur. Hasilnya, Kabupaten Sumenep masuk sebagai kabupaten termiskin urutan kedua se-Jatim, setara dengan angka kemiskinan 19,48%.

Menanggapi data itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep, H. Moh Iksan, S.T., M.T. saat diminta keterangan BANGSAONLINE.com, Sabtu (14/3), berencana melakukan revalidasi dan memverifikasi data. Iksan tidak menafikkan data yang dirilis BPS.

Data tersebut akan dijadikan dasar oleh Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep sebagai revalidasi dan memverifikasi data pembanding agar pekerjaan itu menjadi masksimal.

"Data itu sebagai dasar kami untuk bekerja. Kalau dilihat dari data dari BPS, saya selaku kepala dinas akan tertantang untuk bekerja secara maksimal. Makanya, program ini tetap akan kita laksanakan sesuai peraturan dan prosedur yang ada," ujar dia.

Iksan menegaskan, pihaknya akan melakukan upaya maksimal dalam memvalidasi dan memverifikasi data tersebut dengan bantuan 259 pendamping PKH yang juga diperkuat oleh petugas sekitar sebanyak 27 TKSK yang ada di kecamatan.

"Kita telah mempunyai 27 TKSK. Semuanya akan digerakkan dan data dari BPS akan kami sandingkan sebagai data pembanding," tukasnya.

"Program yang mengacu pada enam T harus jalan. Yakni tepat sasaran, tepat waktu, tepat harga, tepat guna, tepat fungsinya, serta tepat tepat lainnya. Sumenep hanya menerima dari BPS, namun kali ini Sumenep bakal mempuyai data sendiri. Boleh dong kita punya data sendiri. Dan saya sebagai orang akademisi akan melakukan verifikasi dan pemutahiran dan Itulah yang akan saya lakukan," katanya pendek.

"Yang perlu dijelaskan, sebelum melakukan pelaksanakan atau turun ke bawah, kami akan melakukan kroscek data, dan itu harus sesuai dengan kondisi," lanjutnya.

Ia menyontohkan, bahwa pihaknya sering mendengar informasi, bahwa program PKH dan program sembako justru belum tepat sasaran. "Misalnya jika ada orang menerima PKH ternyata dianggap mampu dan segara dilakukan graduasi. Kami sudah mendatangi ke beberapa titik di kecamatan," akuinya. (aln/ns)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO