Rabu, 12 Mei 2021 03:17

Kuasa Hukum Sekda Gresik (Nonaktif) Minta Kliennya Dibebaskan, Anggap Dakwaan JPU Mengada-ada

Selasa, 10 Maret 2020 11:05 WIB
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Syuhud
Kuasa Hukum Sekda Gresik (Nonaktif) Minta Kliennya Dibebaskan, Anggap Dakwaan JPU Mengada-ada
Sekda Gresik (nonaktif) Andhy Hendro Wijaya, didampingi kuasa hukumnya, Hariyadi, S.H. saat sidang di PN Tipikor, Surabaya. foto: ist.

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya menggelar sidang lanjutan perkara korupsi pemotongan insentif pajak pegawai di BPPKAD Gresik dengan terdakwa Sekda Gresik (nonaktif), Andhy Hendro Wijaya, Senin (9/3).

Sedang dipimpin Hakim Ketua I Wayan Sosiawan dengan agenda pembelaan (pledoi) dari kuasa hukum Terdakwa Andhy Hendro Wijaya, Hariyadi, S.H.

Dalam pembelaannya, Hariyadi menyikapi tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Gresik terhadap kliennya, 7 tahun penjara karena dinilai terbukti melanggar dakwaan kedua, yakni Pasal 12 huruf f Jis, Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jis, Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jis, Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menurut Hariyadi, bahwa pasal 12 huruf f yang dibuktikan oleh jaksa itu mengada-ngada dan tidak memiliki dasar hukum. Alasannya, pada perkara ini, pemotongan jasa insentif dari BPPKAD berlangsung lama dan tidak ada paksaan.

BACA JUGA : 

Isi Kekosongan Jabatan, Nuri Mardiana Ditunjuk jadi Plt Kepala BPPKAD Gresik

Hingga Bulan Mei, PAD di BPPKAD Gresik Baru Tercapai 24 Persen

Lelang Sekda Gresik Tunggu Restu Mendagri, Ini Pejabat yang Berpeluang

Pemkab Gresik Minta Izin Mendagri, Isi Jabatan Sekda dan Kepala BPPKAD

"Semua pegawai BPPKAD ketika dipotong per triwulan sekali untuk kebutuhan internal kantor, tidak ada unsur paksaan. Mereka sukarela dipotong dan itu sudah berjalan lama sejak BPPKAD dipegang oleh Bu Yetty (Yetty Sri Suparyati)," ungkap Hariyadi.

Dalam pledoinya, Hariyadi juga mengutip keterangan saksi ahli hukum administrasi negara, Dr. Emanuel Sujatmoko dan ahli hukum Dr. Bambang Seheryadi yang menyatakan bahwa uang itu dianggap sah dan tidak sah tergantung cara memperolehnya.

"Jika uang itu diperoleh dari penyisihan insentif secara sukarela, maka uang tersebut sah. Namun, jika perolehan uang itu tak sah, maka pertanggungjawabannya bukan masuk kategori pidana korupsi, akan tetapi menjadi tindak pidana umum, yakni penggelapan," terangnya

Hariyadi juga menyatakan bahwa pasal yang diterapkan untuk terdakwa, yakni pasal 12 f UU korupsi, tidak tepat karena tidak ada fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan.

Sebab, menurut Hariyadi, potongan jasa insentif itu berlangsung bertahun-tahun dan diserahkan secara sukarela, serta tidak ada paksaan.

"Dalam ketentuan pasal 12 f yang diterangkan pejabat, penyelenggara negara yang meminta atau menerima pembayaran seolah-olah yang memberi merasa memiliki utang tidak terbukti secara hukum. Karena, yang menyerahkan uang tersebut tidak dalam paksaan, akan tetapi dengan sukarela," urainya.

Karena itu, Hariyadi menilai perbuatan yang dilakukan oleh kliennya bukan merupakan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan Jaksa. "Kami meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan jaksa, meminta kepada Kejari Gresik untuk merehabilitasi nama baik terdakwa, dan membebankan biaya perkara pada negara," pintanya.

Usai pembacaan pledoi, Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan menyatakan sidang dilanjutkan Jum’at (13/3), dengan agenda replik yang akan disampaikan oleh JPU Kejari Gresik. (hud/rev)

Jual Telur Infertil, 2 Warga Pasuruan Dicokok Polisi
Senin, 10 Mei 2021 23:24 WIB
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Aparat Polres Pasuruan mengamankan 2 orang pelaku perdagangan telur ayam infertil. Selain memperdagangkan telur infertil atau afkir, keduanya juga menjual limbah telur tak layak konsumsi, kepada produsen roti rumahan...
Jumat, 16 April 2021 16:59 WIB
BANYUWANGI, BANGSAONLINE.com - Kabupaten Banyuwangi memiliki cara menarik untuk memelihara infrastruktur fisiknya. Salah satunya, dengan menggelar festival kuliner di sepanjang pinggiran saluran primer Dam Limo, Kecamatan Tegaldlimo be...
Selasa, 11 Mei 2021 06:09 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com – Penangkapan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat mengagetkan banyak pihak. Terutama karena itu terkenal sebagai pengusaha kaya raya. Bahkan mengaku punya 36 perusahaan.Tapi Dahlan Iskan mengaku kaget dan tidak kaget? Kena...
Rabu, 28 April 2021 14:16 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*61. falammaa balaghaa majma’a baynihimaa nasiyaa huutahumaa faittakhadza sabiilahu fii albahri sarabaanMaka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya, lalu (ikan) itu melompat mengamb...
Sabtu, 08 Mei 2021 11:38 WIB
Selama Bulan Ramadan dan ibadah puasa, rubrik ini akan menjawab pertanyaan soal-soal puasa. Tanya-Jawab tetap akan diasuh Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A., Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) d...