DPRD Gresik Wanti-wanti Pemkab Soal Sejumlah Proyek Fisik yang Belum Dikerjakan

DPRD Gresik Wanti-wanti Pemkab Soal Sejumlah Proyek Fisik yang Belum Dikerjakan Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim ketika menggelar konferensi pers. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE

GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik kembali mengingatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggungjawab atas pelaksanaan proyek fisik. Sebab, sampai saat ini ada sejumlah proyek, baik pembangunan jalan, saluran irigasi, jembatan, maupun gedung, yang belum berjalan. Bahkan belum ada tanda proyek-proyek tersebut akan dilelang.

"Saya kembali mengingatkan, saat ini sudah masuk bulan Agustus. Saya meminta agar proyek-proyek fisik, terlebih yang melalui lelang, segera dikerjakan," kata Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim, Ahad (4/8).

Menurut Nurhamim, para rekanan yang mendapatkan proyek saat ini masih punya waktu sekira 4,5 bulan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sebab, surat perintah mencairkan (SPM) ke Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) maksimal bisa diajukan pada 15 Desember 2019.

"Apa yang kami lakukan ini adalah bagian dari komitmen dalam menjalankan fungsi pengawasan," paparnya.

Nurhamim mewanti-wanti agar banyaknya proyek molor di tahun 2018 tidak terulang. Setidaknya, ada sejumlah proyek yang nilainya mencapai Rp 75 miliar tak bisa terserap di tahun 2018, lantaran habisnya waktu. "Anggaran proyek akhirnya baru bisa diserap pada tahun berjalan 2019," ungkap Ketua Golkar Gresik ini.

Senada dengan Nurhamim, Ketua Komisi III Asroin Widiyana mengaku pihaknya terus memberikan arahan kepada OPD terkait agar melakukan lelang lebih awal agar pelaksanaan proyek bisa tepat waktu.

"Makanya, DPRD telah menyepakati perencanaan mendahului. Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD) 2019 ini, kami telah menyetujui penganggaran perencanaan. Sehingga, pada APBD 2019 berjalan lelang proyek sudah bisa dimulai awal tahun antara Januari-Februari," terangnya.

Selain itu, Asroin mewanti-wanti kepada OPD terkait, baik Unit Layanan Pengadaan (ULP) maupun Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), agar lebih selektif melihat dan menyeleksi rekam jejak rekanan yang ikut lelang.

"Sebab dari hasil evaluasi DPRD Gresik, sejumlah proyek yang gagal dikerjakan tepat waktu disebabkan rekanan tak memiliki modal cukup. Makanya, harus benar-benar selektif jangan asal menangkan," pungkasnya. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO