Nur Qolib
GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik memutuskan menggelar rapat kerja (Raker) menyikapi persoalan yang terus bermunculan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak, 31 Juli mendatang. Raker itu digelar Senin (1/7) besok, sekira pukul 11.00 WIB dengan melibatkan pimpinan DPRD, Komisi I,
"Langkah ini kami ambil sebagai bentuk tugas dan fungsi kami sebagai lembaga pengawas yang sangat prihatin terhadap banyaknya keluhan dan kritikan terhadap sikap Pemkab Gresik dalam mempersiapkan pesta demokrasi 6 tahunan di tingkat desa ini," ujar Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Qolib kepada BANGSAONLINE.com, Ahad (30/6).
BACA JUGA:
Menurut Nur Qolib, DPRD sejatinya sudah mengingatkan pemkab akan kemungkinan sejumlah masalah yang terjadi menjelang pilkades. Di antaranya, terkait belum cairnya bantuan keuangan khusus (BKK) dari APBD 2019 untuk pembiayaan Pilkades.
Sekadar diketahui, untuk menyukseskan Pilkades serentak kali ini, Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran (Timang) Pemkab Gresik mengalokasikan APBD 2019 melalui bantuan keuangan khusus (BKK) sebesar Rp 19,1 miliar. Anggaran sebesar itu, Rp 18,2 miliar dialokasikan untuk membiayai pilkades serentak di 256 desa. Sedangkan Rp 700 juta untuk biaya pengamanan dari Polres Gresik dan Rp 200 juta untuk Kodim 0817.
Namun, dana Rp 18,2 miliar itu hingga kini sekarang belum juga cair. Padahal, pelaksanaan tahapan Pilkades serentak sudah berjalan.
"Semua panitia pilkades di 265 desa berdasarkan laporan yang masuk ke kami terpaksa cari dana talangan atau terpaksa hutang untuk pendanaan. Ini kan sebuah ironi, seoalah-olah Pemkab Gresik kehabisan anggaran," cetus Bupati Desa Mandiri ini.
