Selasa, 19 November 2019 18:04

Harga dan Suara

Senin, 22 April 2019 13:56 WIB
Editor: Redaksi
Harga dan Suara
Ismangil.

Oleh: Ismangil

Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila danUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No 7/2017 Ps1 (1)).

Kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintah, masyarakat, atau atas diri sendiri. Hak eksklusif adalah hak yang dipergunakan untuk pemegangnya. Jadi dengan kata lain, bahwa pemilu merupakan kehendak rakyat dalam memilih sesuai dengan pengertian di atas. Pilihan atau suara rakyat bukan barang dagangan yang bisa diperjual belikan dalam memilih. Kalau suara diperjual belikan itu menunjukan bahwa jabatan bisa diperjual belikan.

Kalau kita melihat situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat, bahwa pesta demokrasi merupakan pesta rakyat yang penuh dengan jual beli suara. Di mana masing-masing caleg dengan bangganya membeli suara untuk memilih dirinya. Mereka tidak menyadari kalau apa yang dilakukan itu melanggar hukum sebagaimana dalam pasal 187A UU No 10/2016.

Pasal itu berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, sehingga suara tidak sah memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan atau paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus Juta Rupiah) atau paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu Miliar Rupiah).

Pada pasal 73 disebutkan bahwa calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih. Jadi pada dasarnya jual beli dalam pemilihan maupun pemilu jelas, bukan ciri dari masyarakat yang demokrasi pancasila. Jual beli dalam pemilihan ataupun pemilu tidak mendidik masyarakat Indonesia dalam menentukan pilihanya. Sedangkan pemilu merupakan hak dari masyarakat yang sudah punya hak pilih untuk menentukan pilihanya.

Sedangkan caleg mempunyai kewajiban untuk kampanye kepada warga agar mengetahui visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana jangka panjang. Karena kampanye sendiri dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Baik yang dilaksanakan oleh partai politik maupin pasangan calon.

Dengan begitu, sebagiaawarga Indonesia setidaknya menyadari dan mengetahui tentang tahapan dari pemilu, sehingga mengetahui kapan saat rekapitulasi pemilih kapan saat pendaftaran, kapan saat kampanye, kapan saat hari tenang, dan kapan saat pemungutan suara. Tahapan demi tahapan disusun KPU dan disosialisakan kepada masyarakat melaluai berbagai cara agar masyarakat mengetahui tahapan tersebut. Dengan mengetahui tahapan, masyarakat tidak mudah dipengaruhi oleh oknum tertentu yang akan merusak masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Jual beli bukan jalan untuk mendidik masyarakat dalam berdemokrasi. Namun dengan kampanye menyampaikan tentang visi misi dan program jangka pendek maupun jangka panjang, adalah cara yang mendidik masyarakat akan masa depan yang demokrasi yang bisa menggunakan suaranya dalam memilih baik Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Badai Kembali Terjang Ngawi, Panggung dan Tenda untuk Lomba Panahan di Alun-alun Porak Poranda
Sabtu, 09 November 2019 00:05 WIB
NGAWI, BANGSAONLINE.com - Hujan disertai angin kencang kembali memporak-porandakan Kabupaten Ngawi, Jumat (8/11) sore. Kali ini badai angin menerjang wilayah alun-alun dan sekitarnya, yang kebetulan sedang digelar lomba panahan....
Jumat, 15 November 2019 23:45 WIB
PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Wisata Budaya Taneyan Lanjhang yang terletak di Dusun Buddagan I Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan semakin diminati wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia. Taneyan Lanjhang merupakan rum...
Rabu, 06 November 2019 12:44 WIB
Oleh: M Mas’ud Adnan*Para elit NU struktural tak bisa menyembunyikan kekecewaannya ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Maju pada 23 Oktober 2019 lalu. Kekecewaan itu dieskpresikan secara terbuka oleh Wakil Ketua PB...
Senin, 18 November 2019 12:31 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*71. Yawma nad’uu kulla unaasin bi-imaamihim faman uutiya kitaabahu biyamiinihi faulaa-ika yaqrauuna kitaabahum walaa yuzhlamuuna fatiilaan.(Ingatlah), pada hari (ketika) Kami panggil setiap umat dengan pemimpi...
Minggu, 22 September 2019 14:08 WIB
>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Dr. KH. Imam Ghazali Said. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<<<<...