Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, ketika membuka acara Fasilitasi Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran (TA) 2019.
Pesan tersebut ditekankan mengingat pelaksanaan program kerja pemerintah, tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan politik karena dikhawatirkan dapat mencederai demokrasi.
Acara direncanakan terbagi menjadi dua gelombang (15-16 Januari). Peserta gelombang pertama dari wilayah Mojokasri (Kecamatan Dawarblandong, Kemlagi, Gedeg, Jetis), serta Mojosari, Pungging, Dlanggu, Kutorejo, dan Ngoro.
Sedangkan gelombang kedua diikuti oleh peserta dari wilayah Mojokerto (Kecamatan Trowulan, Sooko, Puri, Mojoanyar, Bangsal), serta Jabung (Jatirejo, Gondang, Pacet, dan Trawas). Adapun peserta acara adalah para camat, sekcam, kasi pemerintahan kecamatan, serta kades.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Agus M. Anas, juga memberi sambutan bahwa fasilitasi ini digelar untuk memberi pedoman tata cara pencairan dan tanggung jawab ADD sesuai ketentuan berlaku.
“Mengingat anggaran yang sangat besar ini (ADD), maka OPD terkait termasuk camat beserta jajarannya di tingkat kecamatan selaku tim pendamping, agar secara rutin terus melakukan pendampingan dan pembinaan serta pengawasan. Agar dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa selalu berada pada koridor yang benar,” kata Agus. (yep/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
