Selasa, 18 Juni 2019 18:42

​DPRD Minta Persoalan Akreditasi RS Tidak Halangi Pelayanan BPJS

Senin, 14 Januari 2019 23:31 WIB
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: M Didi Rosadi
​DPRD Minta Persoalan Akreditasi RS Tidak Halangi Pelayanan BPJS
Agus Dono Wibawanto, Anggota Komisi E DPRD Jatim. Foto: DIDI ROSADI/BANGSAONLINE

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Komisi E DPRD Jawa Timur meminta agar Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait masalah akreditasi rumah sakit. Pasalnya, data yang masuk di DPRD Jatim, ada belasan rumah sakit yang belum terakreditasi.

Namun, dewan juga mewanti-wanti agar akreditasi tidak sampai mengganggu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan medis. Apalagi dalam kondisi darurat yang membutuhkan pertolongan medis secara cepat.

“Ya sebetulnya kepala dinas kesehatan harus memanggil semua direktur rumah sakit baik tipe A, B, C, dan D. Kewajiban rumah sakit adalah untuk akreditasi. Karena itu sejak awal BPJS harus berkoordinasi dengan Depkes karena BPJS tidak bisa mengintervensi. Memberikan surat edaran manakala bekerja sama dengan rumah sakit bisa akreditasi seperti apa, bagaimana solusinya,” kata anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Agus Dono Wibawanto pada Senin (14/1).

Menurut dia, Dinkes Jatim harus melakukan terobosan agar masyarakat yang menjadi peserta BPJS bisa tercover, ketika rumah mereka jauh dari rumah sakit yang masuk dalam standar akreditasi BPJS.

“Kebijakan resmi stakeholder rumah sakit belum siap, walaupun itu sudah kewajiban. Saya mengimbau dinkes segera mengkalkulasi berapa persen rumah sakit yang tidak terakreditasi dan tidak terdata BPJS. Bayangkan saja ada satu kecamatan yang tidak bisa terakreditasi, terus mereka ke mana? perlu diantisipasi,” jelasnya.

Dijelaskannya, beberapa kebijakan yang diambil BPJS cenderung tidak populis. Dia mencontohkan ketentuan bahwa nasabah yang akan menjadi peserta mandiri akan dipotong melalui rekening bank. Ia khawatir hal tersebut malah membuat takut calon pendaftar.

Anggota Fraksi Partai Demokrat ini berharap ke depan tidak mengambil kebijakan politik berdampak pada masyarakat. "Negara harus memberikan jaminan kesehatan dan regulasinya BPJS. Kalau belum memberikan secara penuh, kebijakan jangan tidak populis. Contoh peserta BPJS mendaftar mandiri bayar langsung dipotong didebet. Kebijakan itu membuat orang mau mendaftar terus takut, karena tidak semua orang punya dana di perbankan,” pungkasnya. (mdr/ian)

Bandeng Jelak Khas Kota Pasuruan yang Tinggi Protein, Yuk Makan Ikan!
Minggu, 28 April 2019 01:01 WIB
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Kali ini Shania Indira Putri, Duta Gemarikan Kota Pasuruan, melihat lebih dekat bagaimana proses pemanenan ikan Bandeng Jelak khas Kota Pasuruan. Sekali panen, ikan ini air tawar ini bisa menghasilkan 600 hingga 120...
Selasa, 26 Maret 2019 21:54 WIB
MADIUN, BANGSAONLINE.com - KAI Daop 7 ajak beberapa wartawan wilayah Madiun, mulai dari wartawan cetak, online, dan televisi, ke tempat bangunan bersejarah Lawang Sewu dan Stasiun Ambarawa, Selasa (26/3). Kegiatan ini dilakukan selama dua hari (25-26...
Jumat, 31 Mei 2019 21:16 WIB
Penulis: Nabrisi Rohid*Tahapan Pemilu 2019 sudah berjalan lebih dari setahun. Pada 21 Mei 2019 dini hari, KPU telah menetapkan pemenang dalam Pemilu tahun ini. Setelah itu, muncullah berbagai gerakan untuk menolak hasil Pemilu. Gerakan tersebut dikem...
Minggu, 09 Juni 2019 23:32 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag53. Waqul li’ibaadii yaquuluu allatii hiya ahsanu inna alsysyaythaana yanzaghu baynahum inna alsysyaythaana kaana lil-insaani ‘aduwwan mubiinaan.Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku, “Hendaklah mereka mengu...
Dr. KH. Imam Ghazali Said.
Sabtu, 08 Juni 2019 16:07 WIB
>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Dr. KH. Imam Ghazali Said. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<<<<...