Senin, 22 April 2019 03:55

​DPRD Minta Persoalan Akreditasi RS Tidak Halangi Pelayanan BPJS

Senin, 14 Januari 2019 23:31 WIB
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: M Didi Rosadi
​DPRD Minta Persoalan Akreditasi RS Tidak Halangi Pelayanan BPJS
Agus Dono Wibawanto, Anggota Komisi E DPRD Jatim. Foto: DIDI ROSADI/BANGSAONLINE

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Komisi E DPRD Jawa Timur meminta agar Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait masalah akreditasi rumah sakit. Pasalnya, data yang masuk di DPRD Jatim, ada belasan rumah sakit yang belum terakreditasi.

Namun, dewan juga mewanti-wanti agar akreditasi tidak sampai mengganggu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan medis. Apalagi dalam kondisi darurat yang membutuhkan pertolongan medis secara cepat.

“Ya sebetulnya kepala dinas kesehatan harus memanggil semua direktur rumah sakit baik tipe A, B, C, dan D. Kewajiban rumah sakit adalah untuk akreditasi. Karena itu sejak awal BPJS harus berkoordinasi dengan Depkes karena BPJS tidak bisa mengintervensi. Memberikan surat edaran manakala bekerja sama dengan rumah sakit bisa akreditasi seperti apa, bagaimana solusinya,” kata anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Agus Dono Wibawanto pada Senin (14/1).

Menurut dia, Dinkes Jatim harus melakukan terobosan agar masyarakat yang menjadi peserta BPJS bisa tercover, ketika rumah mereka jauh dari rumah sakit yang masuk dalam standar akreditasi BPJS.

“Kebijakan resmi stakeholder rumah sakit belum siap, walaupun itu sudah kewajiban. Saya mengimbau dinkes segera mengkalkulasi berapa persen rumah sakit yang tidak terakreditasi dan tidak terdata BPJS. Bayangkan saja ada satu kecamatan yang tidak bisa terakreditasi, terus mereka ke mana? perlu diantisipasi,” jelasnya.

Dijelaskannya, beberapa kebijakan yang diambil BPJS cenderung tidak populis. Dia mencontohkan ketentuan bahwa nasabah yang akan menjadi peserta mandiri akan dipotong melalui rekening bank. Ia khawatir hal tersebut malah membuat takut calon pendaftar.

Anggota Fraksi Partai Demokrat ini berharap ke depan tidak mengambil kebijakan politik berdampak pada masyarakat. "Negara harus memberikan jaminan kesehatan dan regulasinya BPJS. Kalau belum memberikan secara penuh, kebijakan jangan tidak populis. Contoh peserta BPJS mendaftar mandiri bayar langsung dipotong didebet. Kebijakan itu membuat orang mau mendaftar terus takut, karena tidak semua orang punya dana di perbankan,” pungkasnya. (mdr/ian)

Polda Jatim Gerebek Pabrik Makanan Ringan Berbahan Tawas dan Bumbu Kadaluarsa di Sidoarjo
Jumat, 15 Maret 2019 05:14 WIB
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Tim Satgas Pangan Polda Jatim menggerebek pabrik produksi makanan ringan (snack) di Dusun Dodokan, Desa Tanjungsari, Taman, Sidoarjo, Kamis (14/3). Dalam penggerebekan ditemukan bahan baku berbahaya dan kadaluarsa y...
Selasa, 26 Maret 2019 21:54 WIB
MADIUN, BANGSAONLINE.com - KAI Daop 7 ajak beberapa wartawan wilayah Madiun, mulai dari wartawan cetak, online, dan televisi, ke tempat bangunan bersejarah Lawang Sewu dan Stasiun Ambarawa, Selasa (26/3). Kegiatan ini dilakukan selama dua hari (25-26...
Yogi Indra Pratama
Jumat, 19 April 2019 21:53 WIB
Oleh: Yogi Indra Pratama, ST.,MT.*Istilah golput atau golongan putih pertama kali muncul pada tahun 1971. Pada masa itu, golput merupakan suatu bentuk gerakan protes yang dikumandangkan oleh pemuda dan mahasiswa dengan datang ke TPS untuk mencob...
Senin, 22 April 2019 00:24 WIB
Dr. KH A Musta'in Syafi'ie M.Ag
Oleh: Dr. KH A Musta'in Syafi'ie M.Ag36. Walaa taqfu maa laysa laka bihi ‘ilmun inna alssam’a waalbashara waalfu-aada kullu ulaa-ika kaana ‘anhu mas-uulaanDan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Se...
Dr. KH. Imam Ghazali Said.
Jumat, 01 Februari 2019 11:02 WIB
>>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Dr. KH. Imam Ghazali Said. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<&...