Jumat, 24 Januari 2020 05:52

​DPRD Minta Persoalan Akreditasi RS Tidak Halangi Pelayanan BPJS

Senin, 14 Januari 2019 23:31 WIB
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: M Didi Rosadi
​DPRD Minta Persoalan Akreditasi RS Tidak Halangi Pelayanan BPJS
Agus Dono Wibawanto, Anggota Komisi E DPRD Jatim. Foto: DIDI ROSADI/BANGSAONLINE

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Komisi E DPRD Jawa Timur meminta agar Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait masalah akreditasi rumah sakit. Pasalnya, data yang masuk di DPRD Jatim, ada belasan rumah sakit yang belum terakreditasi.

Namun, dewan juga mewanti-wanti agar akreditasi tidak sampai mengganggu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan medis. Apalagi dalam kondisi darurat yang membutuhkan pertolongan medis secara cepat.

“Ya sebetulnya kepala dinas kesehatan harus memanggil semua direktur rumah sakit baik tipe A, B, C, dan D. Kewajiban rumah sakit adalah untuk akreditasi. Karena itu sejak awal BPJS harus berkoordinasi dengan Depkes karena BPJS tidak bisa mengintervensi. Memberikan surat edaran manakala bekerja sama dengan rumah sakit bisa akreditasi seperti apa, bagaimana solusinya,” kata anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Agus Dono Wibawanto pada Senin (14/1).

Menurut dia, Dinkes Jatim harus melakukan terobosan agar masyarakat yang menjadi peserta BPJS bisa tercover, ketika rumah mereka jauh dari rumah sakit yang masuk dalam standar akreditasi BPJS.

“Kebijakan resmi stakeholder rumah sakit belum siap, walaupun itu sudah kewajiban. Saya mengimbau dinkes segera mengkalkulasi berapa persen rumah sakit yang tidak terakreditasi dan tidak terdata BPJS. Bayangkan saja ada satu kecamatan yang tidak bisa terakreditasi, terus mereka ke mana? perlu diantisipasi,” jelasnya.

Dijelaskannya, beberapa kebijakan yang diambil BPJS cenderung tidak populis. Dia mencontohkan ketentuan bahwa nasabah yang akan menjadi peserta mandiri akan dipotong melalui rekening bank. Ia khawatir hal tersebut malah membuat takut calon pendaftar.

Anggota Fraksi Partai Demokrat ini berharap ke depan tidak mengambil kebijakan politik berdampak pada masyarakat. "Negara harus memberikan jaminan kesehatan dan regulasinya BPJS. Kalau belum memberikan secara penuh, kebijakan jangan tidak populis. Contoh peserta BPJS mendaftar mandiri bayar langsung dipotong didebet. Kebijakan itu membuat orang mau mendaftar terus takut, karena tidak semua orang punya dana di perbankan,” pungkasnya. (mdr/ian)

Disnak Jatim Pastikan Telur yang Beredar Aman dan Sehat untuk Dikonsumsi
Rabu, 20 November 2019 13:57 WIB
Kepala Disnak Jatim, Wemmi Niamawati melakukan kampanye telur ayam Jawa Timur sehat, bebas zat beracun bersama staf di halaman Kantor Disnak Jatim.Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan melaksanakan kampanye "Telur Ayam Jawa Timur Sehat Bebas Za...
Senin, 20 Januari 2020 10:16 WIB
KOTA BATU, BANGSAONLINE.com - Lembah Songgoriti, Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu tidak hanya menyimpan potensi wisata pemandian air panasnya yang sangat terkenal itu.Satu aset wisata terpendam Kota Batu yang belum tergali adal...
Senin, 13 Januari 2020 16:17 WIB
Oleh: M Mas’ud AdnanKHM Yusuf Hasyim wafat pada 14 Januari 2007. Putra Hadratussyaikh KHM Hasyim Asy'ari itu selain dikenal sebagai tokoh NU dan komandan Laskar Hizbullah juga pengasuh Pesantren Tebuireng selama 41 tahun (1965-2006). Untuk mengenan...
Kamis, 23 Januari 2020 12:22 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*80. Waqul rabbi adkhilnii mudkhala shidqin wa-akhrijnii mukhraja shidqin waij’al lii min ladunka sulthaanan nashiiraan.Dan katakanlah (Muhammad), ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar dan ke...
Selasa, 21 Januari 2020 13:25 WIB
>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, MA. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<&...